BEM Unnes menilai tak seharusnya Ma'ruf nihil eksistensi untuk tampil di hadapan publik. Terlebih, Ma'ruf Amin juga tidak pernah memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam merespons problem multidimensional di masa pandemi COVID-19

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) turut memberikan julukan bagi beberapa pejabat negara untuk mengkritisi kinerja para pejabat tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan belakangan ini. 

Mereka menjuluki Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai 'The King of Silent'. BEM Unnes menilai Ma'ruf seharusnya mengisi kekosongan peran yang tak bisa dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masa pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

Sebaliknya, mereka menilai orang nomor dua di Indonesia itu tak mampu mengisi peranan tersebut dengan maksimal.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," bunyi keterangan dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram resmi BEM Unnes @bemkmunnes yang dikutip Rabu (07/07/2021). 

BEM Unnes menilai tak seharusnya Ma'ruf nihil eksistensi untuk tampil di hadapan publik. Terlebih, Ma'ruf Amin juga tidak pernah memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam merespons problem multidimensional di masa pandemi COVID-19.

Mereka mencontohkan bahwa Ma'ruf selama ini hanya tampil sebagai legitimator kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, argumentasi dan klaim yang dikemukakan Ma'ruf amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam. 

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi COVID-19," kata BEM Unnes.

Tak hanya Ma'ruf, BEM Unnes juga memberikan julukan bagi Ketua DPR Puan Maharani sebagai 'The Queen of Ghosting'. Mereka menilai pelbagai produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. 

"Contohnya UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis BEM Unnes. 

Selain itu, BEM Unnes juga menjuluki Presiden Jokowi sebagai 'King of Lips Service'. Seperti diketahui julukan senada juga sempat diberikan oleh BEM UI terhadap Jokowi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah selama ini. 

Menurut BEM Unnes, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dikarenakan perbandingan antara janji dan fakta yang dikemukakan Presiden Jokowi kontradiktif satu sama lain. 

"Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," lanjutnya. 

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah mempersilahkan mahasiswa dan pihak manapun mengkritik pemerintah termasuk dirinya. Jokowi berkata kritik adalah bagian dari dinamika demokrasi. Meski demikian Presiden mengingatkan dalam melontarkan kritik, perlu diperhatikan sopan santun.

 

Sumber: CNN-Indonesia