Menurutnya, kedua kebijakan tersebut mirip karena sama-sama membatasi ruang gerak masyarakat. Bedanya, PPKM Darurat terkesan menjadi opsi pemerintah menghindari kewajiban pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan dasar, yakni kecukupan terhadap pangan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggulangi penyebaran Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 dianggap tak ada bedanya dengan lockdown.

Hal tersebut disampaikan Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti, merespons pernyataan Koordinator PPKM, Luhut Binsar Pandjaitan yang enggan menerapkan lockdown demi keselamatan rakyat.

"Sobat, 'Luhut: Mati semua rakyat kalau kita lockdown'. Masalahnya PPKM Darurat saat ini nyaris tak ada beda dengan lockdown," kata Haris Rusly Moti dikutip dari akun Twitternya, Kamis (08/07/2021).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut mirip karena sama-sama membatasi ruang gerak masyarakat. Bedanya, PPKM Darurat terkesan menjadi opsi pemerintah menghindari kewajiban pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan dasar, yakni kecukupan terhadap pangan.

"Rakyat tak boleh beraktivitas, pergi antarkota dilarang. Tapi pemerintah tak mau kasih jatah makan kepada seluruh rakyat," tutupnya sembari menautkan akun Twitter Presiden Joko Widodo.

Dalam podcast Deddy Corbuzier, Luhut menyebut kebijakan lockdown bukan hal mudah dilakukan. Bila kebijakan tersebut nekat diterapkan saat ini, maka keselamatan rakyat akan terancam.

"Tidak segampang itu juga, mati semua rakyat kalau kita lockdown. Jadi kita pikir-pikir bagaimana kita nyeimbangkan. Sekarang pertanyaan, kalau kita lockdown, apa bisa? Belum tentu juga bisa," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia itu.