Menurut dia, karena jabatan Menko, jadi semua merasa sejajar. Oleh sebab itu, kata Jansen Sitindaon, memang sebaiknya yang memimpin penanggulangan COVID-19 adalah presiden atau wakil presiden

Lonjakan kasus Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Hampir seluruh kalangan, terutama masyarakat terlihat panih, tak terkecuali para petinggi negara. 

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy bahkan menyebut kondisi pandemi COVID-19 saat ini sudah masuk dalam darurat militer.

"Kan sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di declare kita ini 'kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien COVID-19, di Sleman, Yogyakarta, Jumat (16/09/2021).

Muhadjir menyebut saat ini Indonesia tengah berperang melawan musuh yakni virus COVID-19 yang tak terlihat.

"Kenapa? Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah hukum perang. Karena semua orang dianggap kombatan oleh COVID-19 ini," jelasnya.

Perang itu, kata Muhadjir, makin nyata. Dulu ia tidak mengira jika ibu hamil dan anak-anak bakal jadi korban ganasnya Corona. Namun, nyatanya saat ini banyak ibu hamil dan anak-anak yang jadi korban.

"Dulu kita kira bahwa orang hamil, anak-anak bisa tidak jadi sasaran. Sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban meninggal yang sudah mulai banyak. Berarti ini perang asimetris menghadapi COVID-19 ini," sambungnya.

Menurutnya, kondisi saat ini sudah tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Oleh karena itu, kata Muhadjir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengerahkan TNI-Polri dalam penanganan kasus COVID-19.

"Karena itu Bapak Presiden sudah mulai memerankan TNI Polri itu karena pertimbangan kita ini sudah tidak bisa ditangani secara biasa, ini betul-betul sudah darurat militer hanya musuhnya bukan musuh militer konvensional, tapi pasukan tak terlihat itu," tegasnya.

Oleh karena itu, Muhadjir mengingatkan kepada masyarakat agar semakin sadar dan tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Nah sekarang makanya mendorong masyarakat semakin menyadari. Paling tidak memakai masker dan maskernya harus dobel karena ini tingkat ancamannya semakin ganas," pungkasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan bahwa pernyataan Menko Muhadjir terkait 'darurat militer' sangat berbahaya. Menurut pengacara yang berpolitik ini, Menko Muhadjir sudah salah besar dan sangat tidak tepat berbicara tentang 'darurat militer'. 

"Darurat militer ini kalimat berbahaya. Selain bukan kewenangan, salah besar & sangat tidak tepat anda bicara begini pak. Keplesetnya kejauhan," ujar Jansen Sitindaon di akun twitter pribadinya, @jansen_jsp sambil menautkan link berita terkait komentar Menko Muhadjir soal pandemi COVID-19, Jumat (17/07/2021).

Lebih jauh Jansen Sitindaon mengatakan, saat ini semua Menko sudah keluar dengan gaya masing-masing. Menurut dia, karena jabatan Menko, jadi semua merasa sejajar. Oleh sebab itu, kata Jansen Sitindaon, memang sebaiknya yang memimpin penanggulangan COVID-19 adalah presiden atau wakil presiden.

"Semua Menko sdh keluar dgn gaya masing2 krn mungkin merasa sejajar. Harusnya yg mimpin ini memang Presiden/Wapres," cuit Jansen Sitindaon.