Sebelumnya, pada akhir tahun 2020 lalu, laporan investigasi BBC menunjukkan perusahaan itu diduga secara sengaja menggunakan api untuk membuka lahan di Papua. Hutan Papua merupakan hutan hujan asli terbesar di Indonesia, dan salah satu lanskap terpenting bagi iklim dunia

Dewan Pengelolaan Hutan atau Forest Stewardship Council (FSC), Organisasi Sertifikasi Kehutanan Global menghentikan sementara sertifikasi konglomerat kayu dan kelapa sawit Korea-Indonesia (Korindo Group). Keputusan tersebut diambil karena Korindo Group dinilai memiliki reputasi buruk.

"FSC menghentikan lisensi merek dagang Korindo dengan FSC dan penghentian ini akan mulai berlaku mulai 16 Oktober 2021," demikian pengumuman FSC Kamis (15/07/2021).

Selain itu, keputusan tersebut dikeluarkan juga sebagai tindak lanjut dari pengaduan Mighty Earth pada tahun 2017, dan upaya berbagai organisasi di Indonesia, Korea, dan seluruh dunia untuk mengungkap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Korindo Group.

“Pengeluaran paksaan yang dilakukan FSC terhadap Korindo, memberikan lebih banyak bukti, bahwa terlepas dari klaim besar-besaran Korindo terhadap kelestarian, ternyata perusahaan masih belum dapat menunjukkan bukti telah memenuhi standar dasar sebagai bisnis yang bertanggungjawab terhadap lingkungan di abad ke-21,” kata Advokat Mighty Earth, Annisa Rahmawati.

Keputusan FSC harus menjadi peringatan bagi perusahaan mana pun yang berpikir bahwa mereka dapat menggunakan Greenwashing dan intimidasi hukum untuk menghancurkan hutan dan menginjak-injak hak-hak masyarakat adat.

Panel pengaduan FSC menemukan bahwa Korindo telah menghancurkan lebih dari 30.000 hektar hutan hujan (setara dengan 42.000 lapangan sepak bola) dalam lima tahun terakhir dan melakukan pelanggaran terhadap hak tradisional dan hak asasi masyarakat adat, yang bertentangan dengan standar FSC.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2020 lalu, laporan investigasi BBC menunjukkan perusahaan itu diduga secara sengaja menggunakan api untuk membuka lahan di Papua. Hutan Papua merupakan hutan hujan asli terbesar di Indonesia, dan salah satu lanskap terpenting bagi iklim dunia.

Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace yang diterbitkan pada November lalu bersama dengan BBC, menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya selama periode 2011-2016.

Dalam surat kepada BBC Indonesia, Korindo menulis, "Tuduhan terhadap Korindo Group atas isu pembakaran lahan adalah tidak benar. Hal ini telah dikuatkan dengan hasil investigasi Forest Stewardship Council (FSC) pada 2019."

Kasus yang membuat Korindo dicabut lisensi merek dagang ini bermula pada 2017 - menurut FSC - ketika Mighty Earth mengajukan keluhan kepada FSC terkait dugaan deforestasi Korindo dan juga pelanggaran hak asasi serta hancurnya nilai-nilai konservasi dalam operasi hutan di Indonesia

Lebih lanjut, Korindo menyatakan, "Keputusan FSC kali ini tidak memiliki keterkaitan dengan tuntutan dari Forensic Architecture terkait kebakaran lahan di Papua.

"Poin penting yang perlu dipahami adalah tidak ada masalah yang serius dalam pengambilan keputusan FSC," kata Korindo. "Hanya terjadi perbedaan prosedur dalam proses pemilihan verifikator independen dan netral yang kemudian menyebabkan penundaan dalam proses asosiasi."

Dalam wawancara pada Kamis (15/07/2021) dengan BBC, Direktur Jendral FSC, Kim Carstensen menyatakan, "Penyelidikan kami menemukan bahwa Korindo bersalah melanggar peraturan tertentu kami."

"Tidak diragukan lagi bahwa mereka melakukan konversi dan itu tidak diizinkan dalam FSC. Tidak diragukan lagi, terjadi kerusakan konservasi dengan yang bernilai tinggi. Dan tidak ada keraguan bahwa mereka tidak menghormati aturan kami untuk kebebasan mencari persetujuan untuk penduduk di Kalimantan dan Papua," kata Carstensen.

Tetapi dia mengatakan FSC "tidak menemukan bukti mereka secara sengaja menggunakan api untuk membuka lahan."

"Kami tak temukan itu. Anda (BBC) yang menemukan itu, tetapi buktinya tidak cukup berdasarkan peraturan kami untuk mengatakan mereka juga bersalah terkait hal itu dalam aturan kami," kata Carstensen.

"Jadi mereka melakukan tiga pelanggaran kebijakan asosiasi kami, yang telah kami ketahui. Namun yang keempat, yaitu membakar secara sengaja dengan api - kami tak punya cukup bukti untuk itu."

Namun demikian, FSC telah mempertahankan ‘asosiasi bersyarat’ dengan Korindo, yang mengharuskan Korindo untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Sekretaris Jendral FSC pada hari ini mengumumkan penghentian asosiasi karena kegagalan Korindo untuk menyetujui prosedur verifikasi kepatuhannya secara independen.

“Kami tidak dapat memverifikasi peningkatan kinerja sosial dan lingkungan Korindo,” Kim Carstensen, Direktur Jenderal Internasional FSC, dikutip dalam artikel BBC tentang pengeluaran paksaannya.

Selain gagal memenuhi kewajibannya kepada FSC, Korindo telah berusaha untuk membungkam kritik terhadapnya dengan mengajukan gugatan SLAPP di Jerman terhadap organisasi masyarakat sipil yang telah mengungkap pelanggarannya dan menyerukan perbaikan.

Akibatnya, juri dari anggota parlemen Eropa terkemuka dan LSM ahli, didukung oleh Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), memberikan penghargaan pada Korindo Group gelar yang memalukan sebagai International Bully of the Year.

“Korindo jelas tidak memiliki itikad baik. Jika Korindo serius meningkatkan kinerja lingkungan dan hak asasi manusia untuk mengatasi pelanggarannya terhadap standar FSC, mereka perlu memulihkan habitat hutan yang dihancurkannya, membayar ganti rugi kepada masyarakat adat Papua yang terkena dampak dan menghentikan pelecehan hukum terhadap kelompok masyarakat sipil yang telah mencoba melawan pelanggarannya,” kata Hye Lyn Kim, Juru Kampanye Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan.

Terkait hal ini, Korindo terus berupaya untuk kembali masuk dalam FSC dan memenuhi roadmap yang telah disepakati. 

Vice President di Korindo Group Seo Jeongsik mengatakan, meskipun Korindo Group tidak berasosiasi dengan FSC untuk sementara waktu, mereka akan tetap menjalankan sepenuhnya piagam ESG serta komitmen keberlanjutan dan hak asasi manusia.

“Berdasarkan komitmen Korindo yang jelas terhadap ESG dan Keberlanjutan, kami ingin menekankan komitmen bersama antara FSC dan Korindo Group untuk kembali memasuki proses asosiasi sesegera mungkin. Tujuan kami tetap untuk menjadi anggota FSC sepenuhnya dan kami akan terus melanjutkan pemenuhan roadmap seperti yang telah ditentukan,” ungkap Seo Jeongsik dalam siaran pers, Kamis (15/07/2021). 

Mulanya, Korindo diminta melakukan perbaikan sosial dan lingkungan yang signifikan sebagaimana diuraikan FSC pada tahun 2019. Dewan pun meminta update progresnya untuk memastikan prosesnya kredibel, terikat waktu dan diverifikasi secara independen, serta kemajuan yang terlihat terhadap komitmen mereka.

Namun, FSC dan Korindo tidak dapat menyepakati prosedur untuk menerapkan verifikasi independen atas progres tersebut.

Hal ini menyebabkan keterlambatan kemampuan FSC untuk memverifikasi dan melaporkan kemajuan Korindo terhadap kondisi ini. Terkait hal itu, Korindo Group mengungkapkan keputusan tersebut diambil saat perusahaan sedang dalam proses menuju keanggotaan penuh dengan FSC. 

“Kami yakin dapat memulai proses keanggotaannya kembali sesegera mungkin dan suasana ini hanya sementara saja,” ungkap Kwangyul Peck, Chief Sustainability Officer di Korindo Group. 

Dia menjelaskan, pihaknya tidak menduga atas keputusan FSC tersebut karena perusahaan telah menjalankan setiap langkah pada roadmap yang disepakati bersama dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami sangat terkejut atas keputusan FSC menghentikan proses keanggotaan. Hal penting yang perlu dipahami, tidak ada masalah yang serius, hanya terjadi perbedaan prosedur dalam proses pemilihan verifikator independen dan netral yang kemudian menyebabkan penundaan dalam proses asosiasi,” jelas Kwangyul Peck. 

Sebagai informasi, Korindo Group sebelumnya sudah dalam proses menuju keanggotaan penuh dengan FSC. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati bersama, terdapat roadmap yang jelas mengenai target pencapaian yang akan diverifikasi oleh pihak ketiga independen dan netral.