Pemberlakuan Pemtasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah sudah menyediakan jaring pengaman sosial. Masalahnya, distribusinya lambat.

Hal inilah yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) Murka berat. Ya, bagaimana tidak, masyarakat bawah sudah sangat berindukan bantuan, namun tak kunjung dibagikan. Dikatakan Jokowi, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat corona dan pelaksanaan PPKM darurat masih lelet.

Setidaknya ada tiga jenis bansos yang menurutnya realisasinya masih seret. Pertama, bantuan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Dia mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan bantuan untuk para pelaku UMKM sebesar Rp13,3 triliun. Bantuan digelontorkan untuk para pelaku UMKM di 514 kabupaten/kota.

Tapi sayang, hingga saat ini bantuan baru tersalur Rp2,3 triliun. Kedua, bantuan berbentuk perlindungan sosial. Jokowi mengatakan telah menggelontorkan anggaran Rp12,1 triliun untuk melaksanakan pemberian bantuan tersebut. "Realisasinya baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen, padahal rakyat menunggu," katanya melalui Video Pengarahan Presiden Kepada Seluruh Kepala Daerah se-Indonesia yang disiarkan dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (19/7/2021).

Sedangkan bantuan ketiga, BLT Dana Desa. Jokowi mengatakan pemerintah pada tahun ini menggelontorkan anggaran Dana Desa sebesar Rp72 triliun. Dari jumlah itu, Rp28 triliun di antaranya dialokasikan untuk BLT guna membantu masyarakat kurang mampu menghadapi tekanan ekonomi akibat virus corona.

Tapi sayang, sampai dengan saat ia memberikan pengarahan kepada kepala daerah, BLT Dana Desa yang sudah tersalur baru mencapai Rp5,6 triliun. "Masih kurang dari 25 persen. Ini saya minta juga dipercepat. Dengan kondisi seperti ini percepatan penyaluran anggaran sangat dinanti masyarakat," kata Jokowi dikutip dari CNNIndonesia.

Selain soal penyaluran bantuan sosial, dalam pengarahan itu Jokowi juga mengingatkan kepala daerah soal penanganan corona. Jokowi mengatakan WHO telah memperingatkan pandemi corona bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan karena varian baru berpotensi muncul lagi.

Atas dasar itulah, ia meminta kepada para kepala daerah untuk fokus dalam menyelesaikan masalah itu beserta dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. "Pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya kita butuh ketahanan nafas yang panjang. Oleh sebab itu, saya minta ke gubernur, walikota dan bupati yang didukung Forkompinda untuk fokus ke masalah ini baik dari sisi covidnya maupun ekonominya," papar mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.