Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kegelisahannya bahwa ada 163 Kabupaten/Kota yang lelet menyalurkan BLT Desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kegelisahannya bahwa ada 163 Kabupaten/Kota yang lelet menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa. Sebab, sudah berjalan lebih dari enam bulan, tapi penyerapannya masih minim. 

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan dari total Kabupaten/Kota yang membawahi sebanyak membawahi 25.547 desa tersebut sampai dengan 19 Juli 2021 baru merealisasikan BLT Desa sebesar Rp 938,3 miliar. 

Angka tersebut hanya setara 8,2 persen dari total pagu sejumlah Rp 11,51 triliun. Artinya anggaran yang masih diendap atau belum disalurkan yakni mencapai Rp 10,57 triliun. 

Padahal, anggaran tersebut diperuntukkan untuk penanganan pandemi daerah di tahun ini. Secara pengelompokan peraturan daerah tersebut memiliki penyerapan direntang 0 persen-15 persen dari alokasi dana yang diberikan.

“Masalahnya ini sudah sampai per 19 Juli tapi realisasinya masih sangat rendah. Karena ini sagat berarti bagi masyarakat di desa di mana saat menghadapi PPKM Darurat,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers, dikutip Kamis (22/7). 

Selain ini, ada pula 151 daerah yang klaster penyerapannya BLT Desa baru 15 persen-30 persen dengan realisasi di periode sama sebesar Rp 2,82 triliun, atau setara 21,7 persen dari total anggaran Rp 10,04 triliun.

Kemudian, 99 daerah terendus baru menyerap BLT Desa sekitar 30 persen-50 persen dengan realisasi Rp 2,27 triliun. Angka tersebut sama dengan 37,3 persen dari pagu Rp 6,09 triliun.
 
Selanjutnya, hanya ada 21 daerah yang mampu menyerap anggaran lebih dari 50 persen dengan realisasi sebesar Rp 717 miliar atau setara 59,7 persen dari total anggaran Rp 1,2 triliun. 

Adapun secara keseluruhan total anggaran BLT Desa mencapai Rp 28,8 triliun dengan target penerima sebanyak 8 juta. Hingga pertegahan Juli ini realisasinya baru mencapai Rp 6,11 triliun, atau setara 21,2 persen dari pagu. 

“Jangan lupa kita sudah di Juli memang harusnya sudah di 50 persen namun ternyata baru 21 daerah yang menyalurkan BLT Desa-nya. Artinya kita terus mendorong yang memang masih sangat kecil realisasinya rendah,” ujar Sri Mulyani.

Kendati demikian, Ia enggan menyebutkan pemerintah Kabupaten/Kota yang lambat menyalurkan BLT Desa tersebut. Yang jelas, Sri Mulyani mengatakan sebagian daerah yang penyalurannya besar merupakan daerah yang berada di wilayah PPKM level 4 alias zona merah.