Mungkin tak banyak yang tahu, BPJS Ketenagakerjaan atawa BPJamsostek mematok bunga selangit kepada perbankan yang tertarik dana investasinya. Angkanya bahkan tidak rasional.

Atas temuan ini, Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI), mengingatkan direksi BPJamsostek untuk tidak sembarangan dalam menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka panjang dan pendek.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan investasi tersebut harus mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai. "Pertimbangan penempatan dana jaminan sosial itu harusnya bukan semata-mata atas dasar pertimbangan bunga yang tinggi. Soalnya bunga deposito standarnya sudah ditentukan BI, 3 sampai 4 persen itu sudah banyak," kata Hery saat webinar yang digelar Ombudsman, Kamis (22/7/2021).

Hery menilai, penempatan dana deposito BPJS Ketenagakerjaan sudah menerapkan standar tinggi di atas 4 persen. Bahkan, kata Hery, bisa lebih dari 9 persen di BPD se-Indonesia. "Informasi yang saya dapat dari jajaran Direksi Bank DKI bahwa BPJamsostek meminta standar bunga yang tinggi di atas 9 persen. Kalau sudah minta di atas 9 persen ini bagaimana bank tersebut menjual ke masyarakat, pasti akan membebani masyarakat," ujar Hery, dikutip dari kumparan.com.

Hery menganggap, standar tinggi di atas 9 persen tersebut, berimplikasi kepada peran intermediasi perbankan. Sehingga, perbankan kelimpungan dalam penyaluran kredit. Lantaran harus memasang suku bunga kredit yang cukup tinggi alias mahal yang mencekik rakyat.

Apalagi, menurut Hery, hingga kini manfaat program tambahan dan tanggung jawab sosial BPJamsostek bagi pesertanya, terbilang masih rendah.

Hery menegaskan BPJamsostek harus menerapkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Penerapan faktor bunga tinggi saja itu sudah melenceng dari asas BPJS, Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan harus sadar posisinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Hery.