Ia menilai, komisaris lain yang merangkap jabatan juga perlu untuk melakukan hal serupa seperti Ari Kuncoro.

Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BRI Tbk. Pengajuan pengunduran diri Ari termuat dalam surat pemberitahuan BRI bernomor B.118-CSC/CSM/CGC/2021 untuk PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menjelaskan, BRI telah menerima informasi dari Kementerian BUMN RI perihal surat pengunduran diri Ari Kuncoro. "Sehubungan itu, Perseroan menerbitkan keterbukaan informasi pada 22 Juli 2021. Adapun proses berikutnya, Perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur," kata dia.

Kementerian BUMN juga telah menerima surat pengunduran diri Ari dan menginformasikannya secara resmi kepada pihak Perseroan. "Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI," tulis Biro Humas Kementerian BUMN dalam keterangannya.

Namun sejak polemik rangkap jabatan Ari Kuncoro viral pada Minggu (27/6/2021) hingga mengundurkan diri dari jabatannya, baik Ari maupun pihak UI tetap memilih untuk terus bungkam. Ari Kuncoro dan UI hingga saat ini tidak pernah memberi penjelasan atau klarifikasi terkait permasalahan ini.

Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan merespons mundurnya Ari Kuncoro dalam kasus rangkap jabatan. Ia menilai, komisaris lain yang merangkap jabatan juga perlu untuk melakukan hal serupa seperti Ari Kuncoro.

Apalagi, jika sudah diketahui melanggar peraturan yang berlaku. "Harusnya begitu. Ya intinya harus mentaati peraturan. Pejabat jangan memberi contoh bisa melanggar peraturan seenaknya, bagaimana masyarakat bisa disiplin aturan kalau contohnya tidak benar," tuturnya.

Komisaris yang merangkap jabatan menurutnya memiliki berbagai risiko pada kinerja perusahaan.

"Risiko jabatan dilarang pertama untuk menghindari benturan kepentingan yang lambat laun bisa terjadi. Contohnya rektor UI memanggil mahasiswa yang mengkritik pemerintah. Kedua, agar bisa kerja secara profesional di jabatannya masing-masing," imbuhnya.


Awal Kasus Rangkap Jabatan Mencuat

Kasus rangkap jabatan Rektor UI ini awalnya terungkap sesaat setelah Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI yang diduga terlibat dalam penerbitan unggahan kritik poster BEM UI di media sosial yang bertajuk "Jokowi: The King of Lip Service" pada Minggu (27/6/2021).

Akibat dari pemanggilan itu, banyak pihak mengkritik rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro yang salah satunya disuarakan oleh pegiat antikorupsi Donal Fariz dalam akun Twitter-nya, Minggu (27/6/2021). "Rektor UI, Prof Ari Kuncoro itu Wakil Komisaris Utama BRI. Sebelumnya Komut BNI," tulis Donal, Minggu.

Banyak pihak menilai rangkap jabatan Ari Kuncoro sebagai Rektor UI dan Wakil Komisaris Utama BRI merupakan pelanggaran dan malaadministrasi. Izin rangkap jabatan tersebut tertuang di dalam Anggaran Dasar Perguruan Tinggi atau Statuta UI yang telah direvisi Jokowi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Padahal sebelumnya, dalam Pasal 35 Huruf c PP 68/2013 menyebutkan rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Larangan dengan tegas menyebut pejabat berarti semua jabatan.

Kini larangan rangkap jabatan diubah hanya untuk direksi sebagaimana Pasal 39 Huruf c PP 75/2021 bahwa rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai sebagai direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Dengan demikian, mereka bisa menjabat komisaris.

Anggota Ombudsman RI Indraza menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi yang merevisi PP untuk melanggengkan Ari Kuncoro merangkap jabatan. "Itu membuka celah konflik kepentingan. Presiden bukan merapatkan pagar, tapi malah membuka celah," kata Indraza Marzuki Rais.

Sebelum direvisi, Ombudsman menyatakan rangkap jabatan Ari Kuncoro merupakan bentuk malaadministrasi karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Namun saat ini, Ombudsman RI mengaku masih mengkaji dan mendalami perihal revisi Statuta UI tersebut. Hingga saat ini juga belum ada yang melaporkan kepada pihaknya.