Ia pun berpesan kepada Firli Bahuri dan kawan-kawan agar tidak perlu untuk malu mengoreksi kebijakan sesuai dengan temuan Ombudsman. Sebab, publik sudah mengetahui malaadministrasi yang dilakukan oleh KPK terkait TWK

Kasatgas Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al Rasyid pimpinan lembaga antirasuah itu menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Temuan itu dinilai Harun penting, agar kinerja KPK bisa kembali optimal.

"Temuan Ombudsman ini menunjukkan bahwa Ombudsman benar-benar bekerja dengan hatinya, objektif dan sangat teliti," kata Harun saat dihubungi, Jumat (23/07/2021).

Dalam temuan Ombudsman, secara garis besar terdapat pelanggaran di tiga klaster dalam TWK. Mulai dari tahap pembentukan kebijakan; tahap pelaksanaan asesmen TWK; dan tahap penetapan hasil.

Dari tahapan pembentukan kebijakan, Ombudsman menilai TWK merupakan produk sisipan yang diselipkan di akhir pembahasan soal alih status pegawai. Lalu di tahap asesmen, Badan Kepegawaian Negara BKN dinilai tidak berkompeten dalam alih status pegawai karena tidak memiliki tools soal alih status pegawai.

Selanjutnya, di tahap penetapan hasil, salah satu yang disampaikan oleh Ombudsman adalah Ketua KPK, Firli Bahuri tidak patut mengeluarkan SK soal penonaktifan 75 pegawai KPK. Diketahui SK ini yang membuat pegawai KPK tidak bisa bekerja dengan maksimal.

Ombudsman menyatakan, SK 652 itu merupakan bentuk malaadministrasi. Sebab bentuk tidak patut dalam UU Ombudsman dikategorikan pelanggaran administrasi.

SK tersebut pulalah yang disorot oleh Harun. Ia menilai, pimpinan KPK harus segera mencabut SK tersebut sebagaimana temuan Ombudsman yang mengatakan Firli tidak patut mengeluarkan keputusan itu. SK itu berisi pegawai KPK yang tidak lulus TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasannya.

"Pimpinan harus segera melakukan koreksi secepatnya, terpenting mencabut SK 652 dan segera mengaktifkan kembali 75 pegawai yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) TWK," jelas Harun.

Menurut dia, mengaktifkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK agar penanganan kasus-kasus bisa kembali dilakukan. Termasuk, memburu para buronan KPK yang hingga saat ini masih berkeliaran.

Selain menjadi Kasatgas Penyelidikan KPK, Harun juga merupakan sosok yang dipercayai untuk memimpin Satgas pemburu eks caleg Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang masih buron, Harun Masiku. 

Ia sempat menyatakan mendapat 'sinyal' keberadaan penyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu. Tetapi, perburuannya terhambat karena ada SK penonaktifan dari pimpinan.

"Agar pemberantasan korupsi, penuntasan kasus-kasus tertunda bisa segera dilakukan, pencarian para buron bisa dituntaskan," kata dia.

Ia pun berpesan kepada Firli Bahuri dan kawan-kawan agar tidak perlu untuk malu mengoreksi kebijakan sesuai dengan temuan Ombudsman. Sebab, publik sudah mengetahui malaadministrasi yang dilakukan oleh KPK terkait TWK.

"Hal lainnya adalah pimpinan tak usah malu pimpinan mengakui telah berbuat salah dan melakukan koreksi, publik telah mengetahui secara rinci temuan-temuan dari Ombudsman, sangat terang benderang malaadministrasinya dan sudah sangat clear penyalahgunaan kewenangannya," pungkas Harun Al Rasyid.

Berikut poin-poin temuan Ombudsman:

Tahap Pembentukan Kebijakan

1. Pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian/Lembaga yang seharusnya dikoordinasikan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan.

2. Penyalahgunaan wewenang pada penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut.

3. Tidak menyebarluaskan informasi rancangan peraturan KPK.
Tahapan Pelaksanaan Asesmen TWK.

4. BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK.

Tahapan Penetapan

1. Ketua KPK tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021.

2. Pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021.

3. Pengabaian Menteri PanRB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, Pimpinan KPK, Ketua KASN, dan Kepala LAN terhadap penyataan presiden tanggal 17 Mei 2021.

4. Penyalahgunaan wewenang Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Ketua KASN & Kepala LAN terkait kepastian status pegawai KPK dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman memberikan korektif kepada KPK:

1. Memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah.

2. Hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

3. Terhadap pegawai KPK yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

4. Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan UU 19/19 dan PP 41/20 serta malaadministrasi dalam proses penyusunan PKPK 1/21. Proses pelaksanaan asesmen TWK dan penetapan hasil asesmen TWK, maka terhadap 75 pegawai KPk tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.