Tak lupa Febri Diansyah juga menjelaskan, tugas-tugas perizinan di Dewas sudah dibatalkan sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Kini, tugas tunggal Dewas hanya sebagai pengawas pimpinan dan para pegawai

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, tugas utama Dewan Pengawas (Dewas) adalah melakukan pengawasan terhadap para pimpinan dan pegawai.

Hal itu dikatakan Febri Diansyah menanggapi pernyataan Dewas KPK yang ogah ikut campur dengan temuan Ombudsman terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurut Febri Diansyah, hasil temuan Ombudsman tersebut menunjukkan bahwa pimpinan dan Sekjen KPK telah melanggar aturan yang ada dalam pelaksanaan TWK.

"Pak, salah satu yang disebut melanggar itu pimpinan dan sekjen KPK lho. Bapak lupa tugas Dewas KPK itu melakukan pengawasan pada pimpinan dan pegawai KPK?" kata Febri Diansyah melalui akun Twitter @febridiansyah seperti dikutip redaksi, Sabtu (24/07/2021).

Febri Diansyah menegaskan, pernyataan Dewas KPK yang seolah 'cuci tangan' itu membuat harapan dan kepercayaannya luntur.

"Selamat tinggal Dewan Pengawas KPK. Luntur sudah harapan dan kepercayaan kami," tulis Febri Diansyah di cuitannya tersebut.

Tak lupa Febri Diansyah juga menjelaskan, tugas-tugas perizinan di Dewas sudah dibatalkan sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Kini, tugas tunggal Dewas hanya sebagai pengawas pimpinan dan para pegawai. Hanya saja, ternyata Dewas tidak bisa memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya.

"Tugas Dewas hanya satu: pengawasan. Tapi itupun sangat mengecewakan. Tak bisa berharap lagi, tetes terakhir harapan pun sudah mengering," tutur Febri.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan, tidak bersedia ikut campur terkait temuan Ombudsman RI adanya maladministrasi dalam TWK pegawai KPK dalam peralihan menjadi PNS.

"Kami tidak mencampuri putusan (Ombudsman RI) tersebut," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hotorongan dalam konferensi pers secara daring, Jumat (23/07/2021).

Apalagi, kata Tumpak, Dewas juga tak mengetahui apakah nantinya pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri Cs akan menindaklanjuti korektif Ombudsman atas temuan maladministrasi TWK tersebut.

"Kami tidak tahu apakah pimpinan akan menindaklanjuti. Itu terserah di pimpinan dan kami belum pernah baca putusannya," pungkasnya.