ada kecurigaan pemalsuan surat PCR dengan hasil negatif yang dilakukan oleh beberapa orang dan digunakan oleh salah satu penumpang yang berangkat menggunakan pesawat terbang

Sebanyak lima orang ditangkap terkait kasus surat hasil tes swab PCR palsu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Sindikat pembuat surat PCR palsu itu diringkus Rabu (21/7) lalu.

Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol. Erwin Kurniawan mengatakan, kelima orang yang ditangkap tersebut berinisial DDS, KA, DI, MR, dan MG. DDS dan KA merupakan calon penumpang pemesan surat keterangan hasil negatif PCR palsu.

"Ada laporan masyarakat bahwa ada kecurigaan pemalsuan surat PCR dengan hasil negatif yang dilakukan oleh beberapa orang dan digunakan oleh salah satu penumpang yang berangkat menggunakan pesawat terbang," kata Erwin.

"Selanjutnya tiga orang dengan inisial DI, MR, dan MG yang melakukan pembuatan soft copy, mencetak surat PCR palsu dengan perannya masing-masing," ujarnya.

Erwin mengatakan pihaknya turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti laptop, printer, CPU, uang tunai sebesar Rp600.000, dan contoh surat hasil negatif PCR palsu.

Erwin menyebut para pelaku menjual surat keterangan hasil negatif tes swab PCR palsu itu seharga Rp600 ribu di Bandara Halim Perdanakusuma.

"Dijual Rp600 ribu mereka bagi di antara bertiga itu dan selanjutnya masing-masing pemeran ini mendapatkan porsi yang berbeda," katanya.

Lebih lanjut, Erwin mengatakan dari hasil pemeriksaan diketahui para tersangka telah seminggu terakhir beraksi membuat surat tes swab PCR palsu di Bandara Halim Perdanakusuma.

"Sudah mengeluarkan 11 surat keterangan palsu dan tiga di antaranya ditolak dan delapan berhasil digunakan penumpang untuk melakukan perjalanan pesawat terbang," ujarnya.

Atas perbuatan tersebut kelima tersangka dijerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun, kemudian Pasal 268 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 serta Pasal 9 ayat (1) Undang-udang Nomor 6 Tahun 2018 dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun.