Bukan rahasia umum lagi, banyak pemerintah daerah baik itu kabupaten atau kota, maupun provinsi, menyimpan dananya di bank. Tiap tahun angkanya naik. Jangan main-main, bos Lapangan Banteng punya catatannya.

Tentu saja yang dimaksud Bos Lapangan Banteng adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengungkapkan bahwa simpanan pemda sejak 2019 hingga 31 Agustus 2021, naik 3,01% menjadi Rp178,95 triliun dari Juli 2021 yang sebesar Rp173,73 triliun. "Kenaikan ini menjadi perhatian kami," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring di Jakarta, Kamis (23/8/2021).

Ia menilai, fenomena ini merupakan cermin dari rendahnya realisasi belanja daerah, yang baru mencapai 44,2 persen pada Agustus 2021 dari total APBD. Selain itu, saldo rata-rata di akhir tahun, selama tiga tahun terakhir, mencapai Rp96 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan biaya operasional tiga bulan ke depan. Artinya, serapan belanja dari provinsi ini, benar-benar jeblok.

Masih kata Sri Mulyani, selisih tertinggi antara nilai simpanan dengan biaya operasional tiga bulan, adalah di Jawa Timur sebesar Rp9,9 triliun; Aceh sebesar Rp4,3 triliun; dan Jawa Tengah Rp4,2 triliun.

Sedangkan provinsi yang memiliki biaya operasional lebih tinggi dari nilai simpanan, yang  terbesar adalah DKI Jakarta yaitu Rp2,5 triliun; Lampung senilai Rp1,1 triliun, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp900 miliar. "Tentunya kami berharap kalau biaya operasionalnya lebih tinggi di atas simpanannya berarti dananya sudah digunakan," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Ke depan, Sri Mulyani berharap agar para kelapa daerah memperhatikan masalah ini. Bahwa, tata kelola serta implementasi APBD haruslah bisa optimal, terukur dan akuntabel.