Semua pajak yang diambil dari masyarakat bertujuan untuk mengelola Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab keluhan warga yang kesal karena semua barang dan jasa seolah terus dipajaki pemerintah. Bendahara Negara mengungkapkan, semua pajak yang diambil dari masyarakat bertujuan untuk mengelola Indonesia.

Saat ini, pemerintah masih harus memberikan subsidi untuk elpiji 3 kilogram hingga listrik.

"Sering masyarakat bertanya, 'Saya bayar pajak untuk apa?'. Ini seluruhnya untuk menjaga dan mengelola Indonesia bersama dengan seluruh anggaran yang kita miliki dan penerimaan yang sebagian juga berasal dari pajak yang dibayarkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, dikutip Jumat (24/9/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, anggaran APBN yang didominasi oleh penerimaan pajak menjadi salah satu instrumen paling utama dalam penyaluran bansos selama pandemi Covid-19.

Menurut dia, APBN bahkan tetap membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu di masa pandemi Covid-19. Jumlah yang digelontorkan mencapai Rp 30,7 triliun untuk 96,5 juta warga.

"Sehingga, kalaupun tidak terkena Covid-19 atau sakit yang lain, mereka masih gunakan fasilitas PBI. APBN memberikan dukungan penuh bagi biaya operasi kesehatan. Ini dirasakan hingga ke pelosok, karena untuk puskesmas, itu semua menggunakan APBN," ucap Sri Mulyani dikutip Kompas.com.

Selain itu, masyarakat masih banyak menikmati subsidi energi, yang meliputi subsidi BBM solar dan minyak tanah, subsidi tabung elpiji 3 kg, serta subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu.

Dari sisi subsidi non-energi, warga menikmati subsidi bunga KUR untuk modal usaha dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk membeli rumah.

Sepanjang 2021, pemerintah sudah menyalurkan subsidi senilai Rp 84,1 triliun atau 76,1 persen terhadap pagu anggaran.

Realisasi ini meningkat 37,3 persen secara tahunan (yoy). Pada tahun ini, pemerintah menyubsidi 8,84 juta kiloliter BBM, 37,68 juta pelanggan listrik, dan 36,60 Twh konsumsi listrik.

"Kalau Anda sekarang menggunakan listrik atau apa saja, secara tidak langsung Anda menikmati subsidi atau APBN kita. Lagi-lagi ini adalah manfaat yang Anda rasakan. Tentu ini adalah policy yang mesti harus dievaluasi," tutur dia.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah berusaha menerapkan asas gotong royong, yakni warga miskin tidak dipajaki justru mendapat subsidi, sedangkan warga yang bekerja membayar pajak sesuai gajinya.

"Kalau Anda produktif dan bisa bekerja, Anda membayar sesuai kemampuan ekonomi Anda. Ini yang disebut asas gotong royong," pungkas dia.