Soal pemaksaan rapat paripurna meski cuma dihadiri 32 anggota DPRD DKI, menurut Rico jelas sangat memalukan


Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait interpelasi Formula E pada Selasa (28/09/2021) sangat terkesan dipaksakan, meski peserta rapat tidak kuorum. 

Dari total 106 anggota DPRD DKI Jakarta, hanya 32 orang yang hadir dalam rapat paripurna. Mereka berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Merespons hal tersebut, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga mengatakan, APBD DKI Jakarta 2019 yang di dalamnya ada anggaran untuk gelaran Formula E sudah ditetapkan oleh DPRD DKI yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam sidang paripurna, dan kemudian resmi menjadi Perda No. 7 Tahun 2019.

"Sama seperti proses penganggaran program-program lainnya di APBD, justru Pemprov dan DPRD harus memastikan bahwa apa yang sudah dianggarkan di APBD akan terlaksana dengan baik," kata Rico dalam keterangannya, Selasa (28/09/2021).

Hajatan Formula E diketahui telah ditetapkan pada 2019 untuk dilaksanakan pada 2020. Namun karena adanya pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19, pelaksanaannya pun diundur.

"PSI dan PDIP seakan tidak sadar bahwa program yang ada dalam APBD dan APBD-nya ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD malah mau diinterpelasi oleh beberapa anggota DPRD," kata Rico.

Terlebih, Ketua DPRD DKI, menurut Rico telah mengalami amnesia. Politikus PDIP itu yang mengetuk palu anggaran Formula E, namun sekarang malah dia yang mengetuk palu mengundang rapat paripuna untuk interpelasi.

"Maka atraksi politik PDIP dan PSI ini tampak nyata sebagai tak lebih dari usaha mengganggu kerja Gubernur dan jajaran Pemprov DKI, dan sama sekali bukan demi kepentingan rakyat," tegas Rico.

Soal pemaksaan rapat paripurna meski cuma dihadiri 32 anggota DPRD DKI, menurut Rico jelas sangat memalukan.

"Prihatin dengan sikap Prasetio yang memaksa terus paripurnanya jalan. Ketua DPRD DKI sudah dipermalukan PSI dan PDIP," demikian Rico.

Dilaporkan ke Badan Kehormatan 

Tindakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang melanggar administrasi terkait undangan Bamus dan Paripurna 'ilegal' resmi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh tujuh fraksi DPRD DKI termasuk pimpinan dewan.  

Tujuh Fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Sedangkan empat pimpinan dewan tersebut adalah Mohammad Taufik dari Fraksi Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari PKS, Zita Anjani dari Fraksi PAN dan Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat.

Mewakili ketujuh Fraksi, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco membeberkan, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk tangung jawab dalam menjaga marwah DPRD DKI.

"Kita punya kewajiban mengingatkan siapapun yang melanggar ketentuan dan aturan main," kata Baco di ruang BK DPRD DKI, seperti diberitakan RMOLJakarta, Selasa (28/9).

Baco melanjutkan, Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi juga berjanji dalam waktu sesingkat-singkatnya akan segera menindaklanjuti laporan ini.

Seperti diketahui, Prasetio Edi Marsudi diduga telah menabrak tata tertib dengan menyelipkan agenda siluman paripurna Formula E dalam pembahasan badan musyawarah (Bamus).

Diketahui, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan secara lisan atas hak usul interpelasi dari anggota dewan pengusul. Adapun usulan interpelasi diajukan oleh 33 orang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI.

Rapat paripurna akan berlanjut Rabu besok (29/09/2021) dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan pengusul terhadap interpelasi. Rapat akan digelar pada pukul 10.00 WIB

Dilanjutkan dengan menyusun jawaban atas pertanyaan PU fraksi-fraksi terhadap hak interpelasi pada pukul 14.00 WIB.

Lalu pada Senin (04/10), rapat paripurna akan kembali digelar dengan agenda jawaban atas tanggapan para anggota DPRD DKI Jakarta dan persetujuan terhadap usul interpelasi.

Berdasarkan tata tertib DPRD, dijelaskan bahwa usulan interpelasi akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.