70 persen responden tidak setuju dengan vaksin berbayar. Masyarakat memiliki persepsi bahwa di tengah Pandemi Covid-19 seharusnya vaksin menjadi hak bagi seluruh warga. 

Hasil survei KataData Insight Center (KIC) bersama KawalCovid-19 dan Change.org menunjukkan bahwa 70 persen responden tidak setuju dengan vaksin berbayar. Masyarakat memiliki persepsi bahwa di tengah Pandemi Covid-19 seharusnya vaksin menjadi hak bagi seluruh warga. 

Change.org Indonesia bersama KawalCovid19 dan Katadata Insight Center menyurvei 8.299 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei dilaksanakan pada 6-22 Agustus 2021 dengan metode survei online.

Data dari KIC menunjukkan 70 persen masyarakat tidak setuju dengan vaksin berbayar, sedangkan 20 persen masyarakat tidak setuju dengan vaksin berbayar, dan sisanya mengaku tidak tahu. 

Adek Media Roza, Head of KataData Insight Center dikutip Tempo.co, menuturkan mayoritas responden tidak setuju soal vaksin berbayar dengan alasan saat ini situasi sedang dalam kedaruratan, dan vaksin menjadi hak seluruh warga negara. Alasan lainnya karena vaksin berbayar dianggap tidak adil bagi masyarakat yang kurang mampu. 

“Ada juga kekhawatiran vaksin berbayar ini akan menjadi ladang korupsi,” jelas Adek dalam diskusi bersama Change.org dan KawalCovid-19 pada 29 September 2021. 

Sedangkan, pendapat responden yang setuju mayoritas mengatakan bahwa vaksin berbayar ini dapat mempercepat program vaksinasi. 

“Responden mengatakan biar yang mampu bayar vaksin yang gunakan vaksin berbayar, vaksin gratisnya nanti dialokasikan untuk warga yang kurang mampu,” tutur Adek 

Sedangkan, alasan lainnya responden setuju dengan vaksin berbayar karena adanya vaksin berbayar ini dianggap dapat mengurangi antrian saat vaksinasi. 

Vaksin Booster Berbayar

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik secara gratis dan berbayar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin booster atau penguat diperlukan untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19. 

Skema vaksin booster gratis, imbuhnya akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Sementara itu, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas. 

"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," ujar Airlangga, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).