Yusril Ihza Mahendra berharap, Mahfud selaku pemerintah bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut di MA

Pakar Hukum Tata Negara yang juga berprofesi sebagai Advokat, Yusril Ihza Mahendra meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD tak usah banyak berkomentar soal gugatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Yusril Ihza Mahendra berharap, Mahfud selaku pemerintah bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut di MA.

"Di balik semua itu, sebaiknya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak banyak berkomentar terhadap sebuah perkara yang dalam proses diperiksa oleh Mahkamah Agung. Pemerintah sebaiknya bersikap netral," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (30/09/2021).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menduga Mahfud belum membaca dengan seksama Permohonan Uji Formil dan Materil AD/ART Partai Demokrat yang diajukannya ke MA.

Yusril menegaskan pihaknya tak memiliki bertujuan menjatuhkan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebab, ia berprofesi sebagai advokat yang tak mengurusi soal politik.

"Bahwa ada para politisi yang akan memanfaatkan Putusan MA nanti jika sekiranya dikabulkan untuk kepentingan politik mereka, saya tidak ikut campur. Saya bekerja profesional sebagai advokat," kata dia.

Yusril menilai parpol memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, ia menilai negara tak akan sehat dan demokratis apabila partai-partainya bersifat monolitik, oligarkis dan nepotis.

Ia menganggap keputusan-keputusan partai saat ini kerap didominasi oleh elit tertentu.

"Kalau dilihat dari perspektif ini, uji materi ini bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya. Jadi, dimana posisi Pak Mahfud: politisi atau negarawan? " tanya dia.

Yusril merupakan kuasa hukum dari empat kader Demokrat kubu Moeldoko yang mengajukan uji materi AD/ART ke Mahkamah Agung. Empat kader itu sudah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Sebelumnya Menko Polhukam, Mahfud MD., mengungkapkan penilaiannya bahwa gugatan empat mantan kader Partai Demokrat (PD) yang menggandeng Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara tak ada gunanya.

Hal itu diutarakan Mahfud MD dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/09/2021). 

Mahfud awalnya ditanya soal kisruh sejumlah partai politik yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk kisruh terkait Partai Demokrat yang kini sedang panas-panasnya.

Mahfud pun menjawab dari sisi hukum. Dia menilai gugatan terhadap AD/ART PD yang diajukan Yusril ke Mahkamah Agung (MA) tak ada gunanya.

"Begini ya, kalau secara hukum, gugatan Yusril ini ndak akan ada gunanya, karena kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang," kata Mahfud.

Mahfud kemudian mengungkap alasan gugatan itu tak ada gunanya. Dia mengatakan judicial review (JR) hanya berlaku ke depan dan tak mengubah keputusan yang telah ada.

"Kalaupun dia menang menurut hukum, kemenangan di judicial review itu hanya berlaku ke depan. Artinya, yang sudah terpilih kemarin itu tetap berlaku, tinggal paling isinya harap perbaiki AD/ART-nya, gitu. Ndak akan membatalkan pengurus, ndak akan mengubah susunan pengurus sekarang, putusan itu ya menolak atau mengabulkan. Kalau mengabulkan ndak akan ada gunanya juga karena pengurus sekarang tetap dia yang sah ini, tetap dia si Agus Harimurti dan dia akan tetap memimpin," jelas Mahfud MD.

Menurut Mahfud, seharusnya Yusril menggugat SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025. Gugatan itu juga harusnya diajukan ke PTUN.

"Lalu yang kedua yang digugat ini kayaknya kalau hukum tata usaha negara itu yang digugat itu seharusnya SK menterinya dibawa ke PTUN. Ini kok AD/ART bisa di-judicial review? Ini dalam ilmu hukum memang terobosan," papar Mahfud MD.

Manurut Mahfud, MA tidak bisa membatalkan AD/ART PD yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),  Yasonna Laoly. Mahfud mengatakan pertengkaran antara PD dan Yusril tak akan ada gunannya.

"Tetapi kira-kira nanti dianggap dalam hukum yang berlaku sekarang ya ndak bisa dong Mahkamah Agung membatalkan AD/ART. Kalau AD/ART kalau mau dibatalkan salahkan menterinya yang mengesahkan, artinya SK menterinya yang diperbaiki, bukan AD/ART-nya," urainya.

"Sehingga pertengkaran ini ndak ada gunanya, apa pun putusan MA tetap AHY, SBY, Ibas semua itu tetap berkuasa di situ, pemilu tahun 2024," katanya.