Akan tetapi, jika semula Andika Perkasa digadang sebagai calon kuat Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto, berdasarkan isu reshuffle tersebut, Panglima TNI akan dijabat KSAL Laksamana Yudo Margono

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa diisukan akan ikut dalam gerbong reshuffle tersebut.

Akan tetapi, jika semula Andika Perkasa digadang sebagai calon kuat Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto, berdasarkan isu reshuffle tersebut, Panglima TNI akan dijabat KSAL Laksamana Yudo Margono.

Lantas, di mana Andika Perkasa akan memimpin?

Masih dalam isu reshuffle yang beredar, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang kini dijabat Mahfud MD akan berubah.

Sementara itu, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dikabarkan juga akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dilansir dari Wartakota dalam artikel berjudul Daftar Menteri Isu Reshufle Kabinet, Andika Perkasa Panglima TNI atau Kepala BIN? Penjelasan Istana, tak lama lagi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun bulan Nopember 2021.

Pada saat bersamaan PAN bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi dengan janji tak tertulis kursi menteri. Gabungan itulah yang memunculkan paket reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Yang agak bergeser dari isu sebelumnya adalah nama panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto diperkirakan dari TNI AL atas nama KSAL Laksamaka TNI Judo Margono.

KSAD Jendral TNI Andika Perkasa yang sebelumnya kencang diberitakan sebagai calon Panglima TNI akan memperoleh jabatan tak kalah mentereng, bahkan umur yang lebih lama yakni Kepala BIN.

Sedang kepala BIN Budi Gunawan diplot menjadi Menkopolhukam menggeser Mahfud MD yang diprediksi bergeser menjadi MenkumHAM menggantikan Yasonna Hamonangan Laol.

Istana Menjawab

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang dikonfirmasi mengaku hingga kini belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan Presiden.

"Ini juga bagian dari hak prerogatif beliau.

Jadi yang kita tahu ada waktu dimana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian.

Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," kata Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/09/2021).

Fadjroel juga belum bisa memastikan apakah surat presiden (Surpres) pencalonan panglima TNI telah dikirimkan ke DPR atau belum.

Surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat negara. Hanya saja berdasarkan sumber redaksi, draf Surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I.

"Surpres setahu saya belum," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/09/2021).

Ia memprediksi Surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara.

Untuk diketahui PON Papua digelar dari 2-15 Oktober 2021. Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.

"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat" katanya.

"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," pungkas Hasanuddin.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno membantah hal tersebut.

"Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Praktino sendiri ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN).

Dirinya hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa.

Diketahui, isu reshuffle berkembang selain karena pensiunnya Panglima TNI, juga berbarengan dengan masuknya poros baru di pemerintahan lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya menyadari bahwa saat Pilpres 2019 lalu mendukung pasangan calon yang kalah yakni Prabowo-Sandiaga, sehingga PAN merasa tidak punya hak untuk mengisi slot kabinet.

"Saya menyampaikan, PAN itu mendukung Prabowo walaupun sekarang jadi Menteri, ya itu soal lain. Jadi, kita gak punya hak soal apapun," kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, kawasa Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021) lalu.

Namun Zulhas mengatakan apabila pihaknya diminta untuk berkontribusi di kabinet, maka kader terbaik PAN akan didelegasikan membantu pemerintahan saat ini.

"Semuanya hak Pak Jokowi, karena kami kan gak mendukung (waktu Pilpres 2019), kalau kami diminta membantu Indonesia apapun kami beri," ujarnya.

Berikut Daftar Menteri Isu Reshufle Kabinet

Budi Gunawan - Menkopolhukam sebelumnya Kepala BIN

Mahfud MD – MenkumHam sebelumnya Menkopolhukam

Andika Perkasa – Kepala BIN sebelumnya KSAD

Yudo Margono – Panglima TNI sebelumnya KSAL

Zulkifli Hasan – Menteri Perhubungan anggota Kabinet baru (Ketum PAN).