Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut termasuk perkembangan indikator ekonomi terkini, pemerintah melihat outlook pertumbuhan Indonesia di 2021 di kisaran 3,7 hingga 4,5 persen

International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 dari 6,0 persen menjadi 5,9 persen dibanding proyeksi sebelumnya di bulan Juli. Proyeksi ini disampaikan dalam Laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2021. Kondisi tersebut tidak mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 yang berada di level 4,9 persen.

“Pemerintah Indonesia juga terus mewaspadai berbagai risiko global yang terjadi. Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih terus menjadi fokus perhatian pemerintah,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rilisnya, Rabu (13/10).

IMF menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi global masih solid meskipun beberapa aspek memengaruhi perubahan proyeksi, seperti isu gangguan supply di negara maju serta sempat memburuknya kasus Covid-19 di negara berkembang akibat varian Delta.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terjadi secara luas di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini menunjukkan adanya risiko global yang meningkat. Dua perekonomian terbesar dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, juga mendapatkan revisi ke bawah untuk outlook pertumbuhannya, masing-masing diproyeksikan tumbuh 6,0 persen dan 8,0 persen di tahun 2021. Sementara, penurunan proyeksi juga dialami ASEAN-5 dengan laju pertumbuhan di 2021 diperkirakan hanya mencapai 2,9 persen (turun 1,4 percentage point/pp).

“Penyebaran varian Delta menjadi faktor utama dari revisi ke bawah yang dilakukan pada kawasan ini, selain jangkauan vaksinasi negara-negaranya yang relatif masih rendah dibanding negara maju,” kata Kepala BKF.

Secara detail, proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh IMF berada di tingkat 3,2 persen atau turun 0,7 pp dari proyeksi Juli. Penurunan proyeksi Indonesia tidak sedalam koreksi pada negara ASEAN-5 lain, seperti Thailand 1,0 persen (turun 1,1 pp), Malaysia 3,5 persen (turun 1,2 pp), Filipina 3,2 persen (turun 2,2 pp), dan Vietnam 3,8 persen (turun 2,7 pp).

“IMF memandang berbagai risiko global masih perlu diwaspadai ke depan, antara lain pemulihan yang tidak merata karena ketimpangan vaksin, perkembangan mutasi Covid-19, risiko inflasi, volatilitas pasar keuangan, serta menurunnya stimulus ekonomi di berbagai negara,” ujar Kepala BKF.

Pemerintah Indonesia terus mewaspadai berbagai risiko global yang terjadi dengan meningkatkan kapabilitas dalam penanganan pandemi dan menjaga kewaspadaan dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan, serta terus menyukseskan program vaksinasi.

“Per 12 Oktober 2021, total vaksinasi Indonesia mencapai 157,93 juta dosis (28,87% terhadap populasi), di mana dosis pertama mencapai 100,32 juta dosis (36,68%) dan dosis kedua 57,61 juta dosis (21,06%),” ujar Kepala BKF.

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus menguat, khususnya sejak September 2021, seiring membaiknya situasi pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari berbagai indikator ekonomi, seperti mobilitas penduduk yang kembali tumbuh positif dan PMI Manufaktur yang kembali ke level ekspansif.

“Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut termasuk perkembangan indikator ekonomi terkini, pemerintah melihat outlook pertumbuhan Indonesia di 2021 di kisaran 3,7 hingga 4,5 persen,” kata Kepala BKF.

Lebih lanjut, Kepala BKF menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung upaya pengendalian pandemi, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta akselerasi reformasi struktural. Hal ini tercermin dalam kebijakan APBN 2022 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Kebijakan APBN 2022 menunjukkan adanya sikap kewaspadaan dan antisipatif terhadap peningkatan risiko global yang telah terjadi.

“Dengan semangat pengendalian pandemi, pemulihan ekonomi dan reformasi yang kuat, pemerintah berupaya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan inklusif di tengah lingkungan global yang menantang,” ujar Kepala BKF.