Ada beberapa proyek infrastruktur yang dianggap mubazir karena tidak akan menguntungkan, namun investasinya sangat besar.

Ekonom Senior Faisal Basri menyebut pemerintahan saat ini sangat boros bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan negara. Dia mencontohkan beberapa proyek infrastruktur yang dianggap mubazir karena tidak akan menguntungkan, namun investasinya sangat besar.

"Dibangun proyek yang gak karu-karuan, Kereta Cepat Jakarta - Bandung yang tadinya business to business sebentar lagi akan disuntik APBN, Kertajati lebih baik jadi gudang ternak aja, pelabuhan Kuala Tanjung dekat dengan pelabuhan Belawan, LRT Palembang, ini beberapa saja saya sampaikan," kata Faisal dalam Webinar Partai Gelora, Rabu (13/10/2021).

Menurut dia jadi negara mengeluarkan sesuatu belanja modal 50 persen lebih banyak untuk menghasilkan hal yang sama dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan investasi pada infrastruktur Indonesia menjadi yang paling banyak diantara negara ASEAN.

"Menurut saya kesimpulannya sudah dari pucuk pimpinan ya," tegasnya.

Menurut dia rakyat akan membayar kerugian ini, seperti proyek kereta cepat Jakarta - Bandung yang dianggap tidak akan memperoleh untung ketika sudah beroperasi.

"Ini harus kita bayar, rakyat membayar kereta cepat yang mungkin ongkosnya Rp 400 ribu sekali jalan dan diperkirakan sampai kiamat tidak balik modal," katanya dikutip CNBC Indonesia.

Faisal juga menjelaskan negara tidak punya uang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, termasuk PMN untuk kereta cepat Jakarta - Bandung, karena sampai tahun depan pengeluaran pemerintah pusat 21 persen untuk pembayaran bunga pinjaman.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah 2014 baru 11 persen, sekarang 21 persen naik dua kali lipat era Pak Jokowi," katanya.

Jangan sampai secara gelap mata, lanjut Faisal pemerintah dengan gelap mata memotong anggaran sosial. Ia bilang dari catatannya masih ada 52,8 juta orang yang rentan terhadap kemiskinan atau belum sejahtera.

Untuk diketahui pemerintahan Joko Widodo sudah memberi lampu hijau Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung melalui Peraturan Presiden.

Permasalahan proyek ini mulai dari nilai proyek yang bengkak mencapai 1,6 miliar dolar AS atau setara Rp 22 triliun (Rp 14.100/dolar AS), dan ketidakmampuan konsorsium Indonesia membayarkan ekuitas dasar untuk pembangunan. Padahal sejak awal Presiden Jokowi berjanji proyek ini tak akan pakai APBN, tapi berlangsung business to business.