Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dan mengevalyasi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya dinilai anjlok.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dan mengevalyasi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya dinilai anjlok.

BEM UI dalam keterangannya menyebut, nama-nama menteri yang harus dicopot tersebut yakni, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, baik Yasonna maupun Mahfud Md dinilai tidak berkinerja baik.

"Sudah dua tahun berlalu sejak Jokowi-Ma’ruf resmi dilantik, namun masih terdapat permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf," tulis BEM UI.

Kedua menteri itu juga dianggap gagal dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dari jabatannya," tulis BEM UI.

BEM UI meminta Jokowi melakukan revisi pasal bermasalah dalam Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) agar masyarakat bisa bebas menyampaikan pendapat di muka umum maupun melalui media elektronik.

Selain keduanya, ada nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

BEM UI meminta pemerintan memastikan tidak ada lagi mahasiswa dan dosen yang mendapat sanksi dari kampus karena menyampaikan analisa, pendapat dan aspirasinya.

"Mencopot Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah gagal menciptakan jaminan kebebasan akademik di lingkungan kampus."

Nama lain yang disebut BEM UI adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang dinilai layak dicopot dari jabatannya.

"Mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah."

Di aspek lingkungan, pemerintah diminta meningkatkan target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia sesuai Perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi di tahun 2045.

Lalu, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim.


Sementara BEM UI meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

BEM UI menilai kinerja Luhut perlu dievaluasi dalam hal mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

"Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya."

BEM UI juga mendorong diterbitkan perppu dari UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

"Menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara," tambahnya.

Selanjutnya, BEM UI mendorong Jokowi agar mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam melakukan penangan pandemi COVID-19.

Menurut BEM UI, meski pemerintah berhasil melewati lonjakan di bulan Juli, namun respon awal dan persiapan pemerintah masih dinilai buruk.

Khsusunya, lanjut BEM UI, ini terlihat dari penurunan jumlah testing yang dilakukan secara sengaja, kolapsnya rumah sakit, habisnya stok tabung gas oksigen, dan tracing yang buruk.