Suka atau tidak, rakyat Indonesia masih banyak yang dhuafa alias miskin. Apalagi saat pandemi COVID-19 yang sangat mengganggu sektor usaha atau bisnis.

Namun begitu, Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin bilang, masalah kemiskinan ekstrem dan kemiskinan, tidak akan selesai hanya dengan pemberian bantuan sosial (bansos).

"Upaya pemberdayaan ekonomi juga harus ikut digerakkan dalam upaya penyelesaian kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah," kata Wapres Ma’ruf saat memberikan sambutan di acara Halal Trade Forum di Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Menurut KH Ma’ruf, tidak akan dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan sosial. Akan tetapi, harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat dengan kondisi miskin dan miskin ekstrem tersebut, lanjut Wapres, perlu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

"Di sinilah peran penting UMKM yang selama ini telah berperan menjadi tulang punggung perekonomian nasional," kata Ma’ruf Amin dari kediaman resmi wapres di Jakarta.

Terkait dengan penyelesaian kemiskinan ekstrem, Wapres telah melakukan kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang 35 kabupatennya menjadi daerah prioritas dalam pencapaian angka miskin esktrem nol persen di akhir 2021.

Ketujuh provinsi tersebut ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Setiap provinsi terdapat lima kabupaten prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem.

Dalam kunjungannya, Wapres mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait. "Saya juga mengamati pentingnya kehadiran pemerintah dan pihak swasta melalui kebijakan yang holistik dan komprehensif," katanya.

Seluruh kebijakan dalam rangka penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut, kata Wapres, harus utuh dan tidak terpisahkan secara sektoral sehingga target miskin ekstrem nol persen dapat tercapai. "Serta harus memberikan peran kepada para pemangku kepentingan dan sesuai dengan karakter dan keunggulan masing-masing daerah," ujar Wapres.

Sebagai informasi, angka kemiskinan ekstrem secara nasional di Indonesia mencapai 10,86 juta dan jumlah tersebut ditargetkan akan menjadi nol persen pada 2024. Hingga akhir 2021, pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem sebanyak 2.096.771 jiwa di 35 kabupaten daerah prioritas.