mantan Gubernur DKI Jakarta itu bicara soal investasi. Presiden menilai banyak investasi yang ingin masuk namun terkendala sejumlah faktor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), dalam arahannya kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11) lalu.

Dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bicara soal investasi. Presiden menilai banyak investasi yang ingin masuk namun terkendala sejumlah faktor.

"Kemudian yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, PLN ini ngantre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita," ujar Jokowi, dikutip Minggu (21/11/2021).

"Terus ini ke lapangan kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang kok gak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak-ibu miliki," lanjutnya.

Jokowi menekankan setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya. Baik Pertamina (harga premium dan elpiji) maupun untuk PLN (tarif listrik).

"Itu disampaikan secara transparan dan terbuka. Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan. Tapi yang logis. Karena penugasan, mikirnya gak dicek, gak dikontrol," kata Jokowi.

"Itu nanti kalau mau sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan, sulit untuk disekuritisasi karena mentang-mentang ada penugasan, terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan akan saya lakukan tindakan," lanjutnya.

Itu artinya, menurut Jokowi, Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.

"Sekali lagi jangan numpangi, jangan sembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak bener. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan," katanya.

"Itu kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu, ini menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya jadi hilang," lanjutnya.

Terkait investasi, lanjut Jokowi, keputusan memang ada pada perseroan. Tapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa Indonesia ke sebuah tujuan negara yang dicita-citakan bersama.

"Itulah pentingnya profesionalisme dan kepentingan negara. Kepentingan perusahaan dan negara ini bisa berjalan beriringan. Sehingga sekali lagi saudara-saudara menyampaikan risiko-risikonya, konsekuensinya, kalkulasinya, menyampaikan hitung-hitungannya setiap penugasan itu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang ingin kita bangun," ujar Jokowi.