Ribuan buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang telah ditetapkan.

Ribuan buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang telah ditetapkan. Rencananya, aksi akan digelar di Gedung MK dan Kantor Balai Kota DKI.

Aksi juga digelar untuk menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan buruh terhadap Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Kamis (25/11/2021).

"Pada tanggal 25 November 2021, di seluruh Indonesia buruh akan membuat aksi. Sedangkan di pusat, ribuan buruh dari serikat buruh akan aksi di Gedung MK dan Kantor Balai Kota DKI. Sebagai simbol, kita tidak setuju dengan upah minimum provinsi," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui konferensi pers virtual, Rabu (24/11/2021).

Said menyebutkan, bila keputusan MK merugikan para buruh, maka aksi besar-besaran tidak akan terbendungkan lagi.

"Aksi ini akan melibatkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu saya rasa karena eskalasinya sudah naik. Buruh sudah marah di atas ubun-ubun. Kalau MK keputusannya merugikan buruh, waduh saya enggak bisa bayangin deh. Akumulasi antara upah murah dengan Omnibus Law yang merugikan buruh jadi satu, ya nanti di tanggal 25, 29, 30 November sampai nanti kita mogok nasional," ujarnya.

Dia pun berharap, MK memberikan keputusan yang adil bagi para buruh. Menurut dia, bila MK memutuskan untuk membatalkan penerapan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, maka seluruh kebijakan upah minimum akan batal secara hukum.

"Saya harap hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan kenegarawanannya, hati dan pikiran untuk mengabulkan gugatan buruh. Uji formil diterima untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja," ucapnya.

Buruh menolak disahkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terutama klaster ketenagakerjaan yang dianggap mengeksploitasi pekerja/buruh dengan upah murah.

Selain itu, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) juga dipermasalahkan terkait penghapusan aturan perjanjian kerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali.

Kemudian, para buruh juga mempermasalahkan tentang pekerjaan alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti untuk pekerja, serta pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun.