Pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor komoditas mentah, termasuk nikel. Meski Uni Eropa menggugat melalui WTO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak gentar. Demi majunya investasi dan industri di tanah air.

Terkait gugatan Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia, atau World Trade Organization (WTO), Presiden Jokowi tak sedikitnya ciut nyalinya. "Meski kita (Indonesia) memang digugat di WTO, tidak masalah," tegas Presiden Jokowi dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Langkah pemerintah membatasi bahkan menghentikan ekspor komoditas tambang mentah yang dicanangkan Presiden Jokowi, memberikan dampak besar kepada Indonesia. Langkah ini mendorong hilirisasi industri tambang di dalam negeri. "Semuanya (industri tambang) diindustrialisasikan, dihilirisasikan, di negara kita," papar Presiden Jokowi.

Tujuan Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bahan tambang mentah, menurut Presiden Jokowi, bukan untuk menutup diri, apalagi menghambat aktivitas ekonomi dunia. Dipastikan, Indonesia sangat terbuka dalam menerima investasi asing. "Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU (Uni Eropa). Kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Kita tidak tertutup, kalau ingin nikel silakan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia," ungkap mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.

Melalui cara ini, Presiden Jokowi menginginkan, Indonesia mendapatkan nilai tambah dari ekspor tambang. Selama ini, mayoritas ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah, harganya cukup rendah. "Jadi, kita ingin agar bahan-bahan mentah dieskpor dalam barang setengah jadi atau barang jadi. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value," tandasnya.

Selain nikel, Presiden Jokowi ancang-ancang menghentikan ekspor bahan mentah (raw material) bauksit dan tembaga pada tahun depan. Kebijakan itu diterapkan agar Indonesia dapat merasakan nilai tambah.

Selain bahan mentah bauksit dan tembaga, dia juga akan menyetop bahan mentah timah. Semuanya harus diproses di Indonesia agar mendapatkan nilai tambah. Demi bergerak cepatnya roda perekonomian di tanah air.

Presiden mencontohkan, saat ekspor bahan mentah contohnya nikel dihentikan, nilai barang bisa meningkat hingga 10 kali lipat dan diprediksi pada akhir 2021 menyentuh US$20 miliar. Padahal, empat tahun ke belakang nilainya hanya US$1,14 miliar. "Dari kira-kira Rp15 triliun menjadi Rp280 triliun. Itu yang namanya nilai tambah," kata Presiden Jokowi dalam Rakornas dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11/2021).

Dengan adanya nilai tambah, tentu negara akan mendapatkan keuntungan. Mulai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bea keluar, pajak, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Itu yang didapatkan," imbuhnya.