Tak ada angin apalagi hujan, mantan Gubernur DKI yang kini menjabat komisaris utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok membeberkan pengalaman saat audit RS Sumber Waras oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dikutip dari Youtube Panggil Saya BTP, Rabu (24/11/2021), Ahok mengungkapkan dugaan praktik mafia tanah oleh oknum di BPK. "Waktu saya kasus Sumber Waras itu, saya di BPK menyatakan ada kerugian, panggil saya dari maghrib sampai pagi. Dia persoalkan kenapa Anda beli tanah dengan harga NJOP, sedangkan Anda seorang gubernur bisa putuskan NJOP mau berapa. Kenapa gunakan NJOP yang mahal," cerita Ahok, dikutip dari kumpran.com.

Mendapat pertanyaan soal pengaturan NJOP, Ahok menjawab begini. "Saya bilang, bos ini kan NJOP yang tentukan zona merah kan bukan saya, itu kan Kemenkeu. Kalau ini saya turunkan apakah enggak nuntut yang lain," kata Ahok.

Selanjutnya Ahok menyebut ada oknum BPK mendesak seharusnya tanah bisa dibeli dengan harga lebih murah. Namun, Ahok menganalogikan dengan tanah hijau dan tanah itu, untuk pertokoan dan apartemen. "Pertanyaan saya harga yang hijau dan toko ruko apartemen mahalan mana? Pasti yang ini dong (apartemen), tapi begitu dia lebih mahal, pemerintah beli ini (hijau) berdasarkan harga ini (hijau) atau ini (apartemen). Ini dong (apartemen)," tuturnya.

"Makanya saya bilang kalau ada oknum yang aparat penegak hukum atau oknum BPK jahat dia akan bilang Anda belinya kemahalan ini. Ini kan hijau mana laku, mana boleh bandingkan sini. Nah itu saya bilang bahayanya ketika ada oknum yang memeras kita," lanjut Ahok.

Ahok lantas menyebut kemungkinan adanya mafia tanah di situ. Sehingga mempersoalkan hal tersebut. "Mungkin dia mau jual tanahnya kali kita Pemda enggak mau beli. Mungkin dia taruh tanah, atau dia bagian dari mafia tanah. Dia mau jual tanah jadi kekayaan, itu kita enggak mau beli. Dia maunya neken kita, kita bilang enggak bisa dong," kata dia.

Sementara terkait kepala daerah yang menyewa notaris tak dipersoalkan BPK. Padahal menurut aturan, seharusnya ketika tanah dibeli untuk kepentingan publik, tak diperlukan notaris.

"Untuk pembelian tanah atau apa pun untuk kepentingan publik apa pun tidak perlu memakai notaris. Ini ada keputusan dari BPN. Notaris, PPAT enggak perlu. Kenapa masih banyak pemda yang menganggarkan 2-3 persen untuk notaris. Padahal enggak perlu ada enggak oknum BPK nyatakan itu kerugian negara. Harusnya kan itu temuan. Kenapa tidak," tutupnya.