Pelan tapi pasti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti) mulai menyusun pembentukan badan yang mengatur perdagangan uang kripto. Mulai diseleksi orang-orang yang bakal masuk bursa aset kripto.

Dikatakan Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M Syist, sedang dilakukan uji tes kepatutan dan kelayakan (fit and propert test) terhadap calon dewan komisaris dan direksi bursa aset kripto.

Kata Syst, langkah Bapebbti sudah lumayan signifikan, menuju finalisasi sebelum Bappebti memberikan persetujuan untuk bursa aset kripto. Selain itu, dia mengatakan tahap ini juga menunjukkan kesiapan pembentukan bursa aset kripto dari sisi pemenuhan sumber daya manusia (SDM). "Ini langkah final sebelum diberikan persetujuan kepada Bappebti menjadi bursa yang khusus memfasilitasi perdagangan aset kripto," kata Syst dalam paparan virtual, Rabu (24/11/2021).

Setelah menyusun jajaran komisaris dan direksi bursa aset kripto, kata dia, Bappebti tinggal memenuhi hal-hal lainnya. "Kalau sudah tersedia (SDM) dan lolos semua calonnya, berarti tinggal memenuhi aspek-aspek lain dan persiapan lainnya saja," tuturnya.

Bappebti sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan ini baru disahkan pada 29 Oktober 2021 lalu.

Seiring dengan itu, Bappebti mencabut empat peraturan, yakni Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yang sebagaimana telah diubah tiga kali menjadi Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 dan terakhir Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020.

"Jadi keempat Peraturan Bappebti ini telah dicabut dan menyisakan satu peraturan yaitu Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," kata Syist.

Saat ini, ada dua Peraturan Bappebti yang mengatur tentang bursa berjangka aset kripto. Dua aturan itu adalah Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.