Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi APBD 2021 untuk Papua masih rendah, di mana dari total Rp 52,7 triliun hanya terealisasi Rp 26,67 triliun atau sekitar 50,47 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi APBD 2021 untuk Papua masih rendah, di mana dari total Rp 52,7 triliun hanya terealisasi Rp 26,67 triliun atau sekitar 50,47 persen. Sedangkan untuk Papua Barat sudah terealisasi 46,14 persen, yaitu Rp 10,2 triliun dari Rp 22,15 triliun.

"Seluruh provinsi, jumlah penyerapannya atau jumlah realisasi belanjanya mencapai 56,4 persen. Pemerintah daerah sudah mendapatkan total pendapatannya itu sekitar 70,2 termasuk transfer dan PAD, tapi belanjanya baru 56,4 persen sehingga ada surplus tadi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kunjungan Kerja Menteri Keuangan RI di Jayapura, Jumat (26/11).

Selain itu, Menkeu mengatakan, penyerapan yang kurang tersebut membuat dana APBD yang masih mengendap di bank ada Rp 226 triliun di seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan untuk Papua, dia mengatakan, masih ada Rp 12 triliun.

"Dana yang ada di perbankan Papua, masih ada 12 triliun di perbankan, masa beasiswa aja tidak dibayarkan," kata Sri Mulyani dikutip kumparan.com.

Menkeu menjelaskan, adanya APBN dan APBD di satu sisi tujuannya untuk mendorong ekonomi. Terutama dalam situasi pandemi saat ini masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan. Jika anggaran belum dibelanjakan, itu menyebabkan daya dorong APBD dan APBN menjadi berkurang.

"Jumlah yang sebetulnya defisit itu tujuannya supaya kita memberi dorongan lebih besar bagi untuk ekonomi maju, tapi kalau dananya tertahan di bank, uang itu tidak bisa menggerakkan ekonomi. yang tadi jumlahnya mencapai Rp 226 triliun untuk seluruh daerah di indonesia," sambungnya.