Pandangan menteri bidang ekonomi yang cukup senior ini, boleh juga. Dia tak terlalu tertarik dengan pertumbuhan ekonomi tinggi-tinggi. Selagi jumlah rakyat miskin di suatu negara masih banyak.

Adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang tidak terlalu tertarik gembar-gembor pertumbuhan ekonomi tinggi. Lebih substansi adalah bagaimana memerangi kemiskinan yang masih menggelayuti rakyat.

Menteri Suharso mengatakan, tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi masih banyak masyarakat rakyat miskin semakin miskin. "Saya agak sedikit emosional kalau soal ini. Karena tidak ada gunanya ekonomi, tidak ada gunanya kita ketemu di sini, tidak ada gunanya," kata Suharso dalam Webinar Membangun Optimisme Baru untuk Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Ketua Umum PPP ini, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Secara persentase, jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 10,14 persen. Atau turun 0,05 persen dibandingkan September 2020 yang mencapai 10,19 persen. Di mana pada September 2020 tercatat 27,55 juta penduduk.

Sementara angka pengangguran mengalami penurunan dari 7,07 persen di 2020, menjadi 6,49 persen per Agustus 2021. Sedangkan jumlah pengangguran per Agustus 2021, mencapai 9,10 juta orang. Atau lebih rendah ketimbang Agustus 2020 yang jumlahnya 9,77 juta orang. Sementara pada 2019, jumlah pengangguran tercatat 7,10 juta orang.

Menteri Suharso melanjutkan, pandemi Covid-19 semakin mengancam sendi-sendi kehidupan manusia terutama di sektor ketenagakerjaan. Bappenas menghitung tingkat pendapatan yang hilang akibat pandemi nilainya bisa 19,9 persen dari Prduk Domestik Bruto (PDB) PDB 2019. "Jadi opportunity loss yang hilang gara-gara mereka dan itu lho secara abadi karena mereka tidak mendapatkan kesempatan," jelas dia.

Pandemi ini juga mengakibatkan produktivitas tenaga kerja itu menurun 21,3 juta pekerja. Tentu ini merupakan dampak yang luar biasa. "Nah apalagi covid ini ternyata juga mengancam jam-jam kehilangan jam belajar bagi anak-anak kita," pungkas mantan Menteri Perumahan Rakyat di era Presiden SBY itu.