Hendaknya Presiden membentuk Tim Penyelidik Independen utk mengetahui secara persis informasi tersebut

Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim penyelidik independen terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi negara dalam skandal bisnis PCR.

Benny menilai, pembentukan tim tersebut harus dilakukan Jokowi guna mengetahui informasi yang komprehensif terkait skandal bisnis PCR.

"Tentang dugaan KKN dalam bisnis PCR yang disebut-sebut sejumlah pejabat tinggi negara terlibat, hendaknya Presiden membentuk Tim Penyelidik Independen utk mengetahui secara persis informasi tersebut," kata Benny Harman, dikutip dari akun Twitter @BennyHarmanID, 30/11/21.

Benny mengatakan, apabila Jokowi cuci tangan, maka ia bukan lagi sebagai pemimpin rakyat.

"Jika Presiden cuci tangan, ia bukan lagi pemimpin rakyat," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terlibat dalam skandal bisnis PCR.

Bahkan, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir  telah dipolisikan oleh Ketua Umum (Ketum) ProDem Iwan Sumule terkait dugaan kasus kolusi dan nepotisme terkait bisnis PCR.

Sebelumnya, Perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/11/2021) lalu.

Laporan tersebut dibuat oleh Prima terkait dugaan adanya keterlibatan Erick dan Luhut Binsar dalam bisnis PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Wakil Ketua Prima Alif Kamal menyebut salah satu alasanya membuat laporan lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Erick dan Luhut Binsar berbisnis PCR.