Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas mencapai 3,25 juta kilometer (km) persegi memiliki beragam potensi sumber daya kelautan. Setidaknya, ada sebelas sektor ekonomi kelautan yang jika dijalankan dengan baik akan mendongkrak perekonomian nasional. 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas mencapai 3,25 juta kilometer (km) persegi memiliki beragam potensi sumber daya kelautan. Setidaknya, ada sebelas sektor ekonomi kelautan yang jika dijalankan dengan baik akan mendongkrak perekonomian nasional. 

Berdasarkan Data Estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020), total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia mencapai 1,338 triliun dollar AS per tahun. Kesebelas sektor kelautan tersebut adalah perikanan tangkap, budi daya, industri pengolahan, bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari, transportasi, jasa maritim, dan coastal forestry. 

Dengan memaksimalkan potensi tersebut, Indonesia berpeluang menjadi poros maritim dunia. Meski demikian, perlu upaya untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.Hal ini dapat diimplementasikan dengan mengoptimalisasi pelabuhan sebagai tulang punggung infrastruktur logistik maritim. 

Selain pelabuhan yang dikelola pemerintah, pelabuhan yang dikelola swasta pun harus dioptimalkan. Salah satunya Pelabuhan Marunda. Pelabuhan Marunda merupakan bentuk komitmen PT Karya Citra Nusantara (KCN)—anak usaha dari PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Tekhnik Utama (KTU)—untuk mendukung program tol laut. 

Dalam operasionalnya, Pelabuhan Marunda tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berpotensi menyumbang ratusan miliar rupiah ke kas negara dan menggerakkan denyut perekonomian nasional. 

Lantas, seperti apa kiprah Pelabuhan Marunda dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia?

Direktur PT. Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi mengungkapkan kehadiran Pelabuhan Marunda untuk mendukung dan membantu Pelabuhan Tanjung Priok karena merupakan bagian dari Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok

"Pelabuhan Marunda bagian dari RIP Tanjung Priok yang merupakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok." kata Widodo.

Dengan demikian, menurut Widodo, Pelabuhan Marunda harus mendukung Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional dan tidak boleh menyaingi Pelabuhan Tanjung Priok.

Pemerintah menjadikan solusi alternatif di mana Pelabuhan Marunda sebagai pelabuhan curah. Dengan demikian pelimpahan dari Pelabuhan Tanjung Priok harus ditampung oleh Pelabuhan Marunda.

"Walaupun izin badan usaha pelabuhan kita adalah pelabuhan umum, cuma dalam praktiknya kita sudah digariskan oleh pemerintah harus mendukung (Tanjung Priok)," kata Widodo.

Direktur KCN tersebut mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan aspek waktu bongkar muat atau dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan adanya keterlambatan pada aspek itu maka proses bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok dapat dipindahkan ke Pelabuhan Marunda, sehingga dwelling time dapat dipercepat.

"Pelabuhan Marunda pada intinya memiliki peran sebagai pelabuhan yang membantu untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Widodo.

Sebelumnya Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyarankan agar pemerintah mengembangkan pelabuhan pengumpan (feeder) dalam rangka memaksimalkan Program Tol Laut sehingga dapat menekan disparitas harga.

Menurut dia, pengembangan pelabuhan feeder tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, perlu peran pemerintah daerah dan swasta.

Dengan begitu akan terbangun konektivitas yang menjamin kelancaran arus barang. Bentuk dan ukuran kapal juga harus disesuaikan dengan kebutuhan.