Lebih jauh Buwas mengatakan, beras CBP sebagai salah satu bentuk penugasan negara harus segera dibayarkan. Apabila tidak, maka Bulog akan merugi dan bunganya akan semakin membengkak

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso (Buwas) mengatakan, pemerintah berutang Rp4,5 triliun. Akan tetapi, Bulog sendiri memiliki utang yang jauh lebih besar, yakni Rp13 triliun ke bank pelat merah.

Hal ini diungkapkan Buwas ketika ditanya Ketua Komisi IV DPR, Sudin dalam rapat kerja bersama Perum Bulog, kemarin, Senin (17/01/2022). 

“(Pemerintah kurang bayar) Rp4,5 triliun,” ungkap Buwas.

Sementara, Bulog memiliki utang Rp13 triliun kepada sejumlah bank pelat merah. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). 

Dan perbankan nasional tersebut memberikan bunga hingga 7,5 persen kepada Bulog. Dengan demikian, jumlah utang Bulog akan terus bertambah setiap tahun jika ditambah dengan bunga.

Merespons hal ini, Sudin meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera melunasi utang ke Bulog. Pasalnya, Bulog membutuhkan dana untuk operasional dan harus membayar utang ke bank. 

“Kira-kira dari Rp4,5 triliun itu harus bayar bunga 7,5 persen kan cukup besar. Kenapa pemerintah tidak cepat-cepat bayar, tolong nanti dalam kesimpulan rapat minta ke pemerintah untuk lunasi utang,” tandas Sudin.

Sebelumnya, Buwas menjelaskan utang mencapai Rp13 triliun dipicu karena pengadaan CBP yang mencapai 1,2 juta ton. Menurut dia, cadangan beras tersebut merupakan stok hingga minggu ketiga menjelang akhir 2021 yang diserap dari petani lokal. 

“Utang kami ini Rp13 triliun, Rp13 triliun itu di mana utang kami? Ya, itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang,” jelas Buwas.

Lebih jauh Buwas mengatakan, beras CBP sebagai salah satu bentuk penugasan negara harus segera dibayarkan. Apabila tidak, maka Bulog akan merugi dan bunganya akan semakin membengkak. 

Namun, beras tersebut baru akan dibayarkan pemerintah ketika sudah tersalurkan kepada masyarakat. Padahal, menurutnya seharusnya pemerintah membayar pengadaan beras tersebut sesegera mungkin.

Sebelumnya, Buwas mengatakan, sebenarnya Menkeu Sri Mulyani sudah siap membayar utang tersebut. Namun, ada persyaratan yang belum terpenuhi salah satunya karena peraturan menteri ya belum ada perubahan. 

"Utang negara ke Bulog ada dari beberapa masalah, seperti dari kemarin bantuan beras PPKM termasuk bansos memang utangnya hampir Rp4,5 triliun. Beberapa upaya kita lakukan, tetapi masalahnya ada peraturan Menteri yang harus diubah," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Perum Bulog, Rabu (28/12/2021).