Soal pemindahan ibu kota tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara juga melakukannya.

Pemerintah gencar mengupayakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajem Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, agar dapat dilakukan secepat mungkin.

Usai Nusantara dipilih Presiden Jokowi sebagai nama IKN, pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dalam rapat kerja dan akan dibawa ke Paripurna untuk disahkan pada Selasa, 18 Januari 2022.

Soal pemindahan ibu kota tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara juga melakukannya. Beberapa berhasil, namun ada juga yang dianggap tidak berjalan mulus. Salah satunya terjadi di Myanmar, yaitu ibu kota Naypyidaw, yang kini dijuluki 'Kota Hantu', lantaran sepi.

Suasana Ibu Kota Naypyidaw yang sepi bahkan sudah terasa jauh sebelum pandemi COVID-19 dan kudeta oleh militer Myanmar pada Februari 2021.



Junta militer Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada 7 November 2005. Naypyidaw terletak di sebuah daerah terpencil dekat kota Pyinmana.

Naypidaw mempunyai luas wilayah sekitar 7.054 kilometer persegi dan dihuni sekitar 900 ribu jiwa. Namun dengan luas wilayah yang begitu luas Naypyidaw hanya dihuni sedikit orang. Itu sebabnya Naypyidaw seringkali disebut dengan ‘Kota Hantu’.



Proyek pembangunan Ibu Kota Naypyidaw dimulai sejak 2001 dan selesai pada 2005  dan memakan biaya hingga 4 miliar dolar AS dan kota ini terkenal dengan jalan raya yang lebar dan memiliki banyak lajur.

Meskipun menelan biaya yang cukup besar, saat ini media internasional banyak memberitakan bahwa ibu kota baru Myanmar ini telah menjadi 'Kota Hantu'.

Seperti dikutip tempo, berdasarkan keterangan jurnalis The Guardian, Taylor Weidman, yang mengunjungi kota itu pada Maret 2005, sebagian besar fasilitas di sana sangat terlihat sepi. 

"Jalan raya yang luas benar-benar kosong, gelap, dan sangat hening. Tidak ada lalu lintas yang bergerak," tulis Widman.

Sementara melansir Scand Asia, sejumlah fasilitas pusat perbelanjaan hingga kantor-kantor pemerintahan terlihat sangat kosong. Beberapa hotel kelas atas yang mengakomodasi pemerintah dan pebisnis tampak sepi karena bandara di sana juga minim digunakan setelah dibuka pada 2011. 

Beberapa pejabat pemerintah yang tinggal di sana cenderung lebih memilih meninggalkan ibu kota Naypyidaw karena kurangnya fasilitas komersial dan pendidikan. 

Sebagian besar diplomat dan pebisnis asing juga tetap terikat dengan Yangon, meskipun pemerintah Aung San Suu Kyi mendorong kedutaan menempati kantornya di Naypyidaw.