Mahfud memberikan bocoran bahwa menteri tersebut sudah tidak berada di kabinet. Meski demikian, hingga saat ini Mahfud belum juga mengungkap siapa sosok Menteri dan Dirjen yang dimaksud

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkpolhukam), Mahfud MD., membuat pernyataan kontroversial uang menyebut, ada menteri yang meminta Rp40 miliar kepada anak buahnya.

Isu ini pertama kali muncul setelah Mahfud berbicara secara gamblang pada program Aiman Kompas TV yang ditayangkan pada Selasa (11/1/2022).

Teka-teki siapa Menteri yang meminta setoran dari Dirjen sebesar Rp40 miliar tersebut kini sedikit terkuak.

Mahfud memberikan bocoran bahwa menteri tersebut sudah tidak berada di kabinet. Meski demikian, hingga saat ini Mahfud belum juga mengungkap siapa sosok Menteri dan Dirjen yang dimaksud.

Seiring berjalannya waktu dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat dua nama-nama menteri yang telah ditendang dari kabinet yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara.

Edhy merupakan terdakwa suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster (BBL) dengan vonis sembilan tahun hukuman penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp400 juta yang dapat diganti pidana kurungan selama enam bulan.

Sementara Juliari Batubara divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Corona Virus Desease 2019 atau COV ID-19.

Selain menjalani vonis penjara, kedua mantan menteri ini juga dipecat dari partainya. Juliari dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sementara Edhy Prabowo dari Partai Gerindra.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan, dirinya pernah didatangi seorang Dirjen yang mundur dari salah satu Kementerian. Alasan Dirjen itu, kata dia, karena dimintai setoran oleh pimpinannya yakni salah seorang menteri

Namun, Adib Miftahul selaku Direktur Eksekutif Kajian Politik justru menyebut Mahfud halu alias mengada-ada, bahkan dianggap membuat gaduh stabilitas politik.

“Jika tak bisa dibuktikan mengakibatkan stabilitas politik gaduh tak baik terutama jelang tahun panas politik. Harusnya Menkopolhukam sebagai representasi negara mencontohkan bagaimana membuat iklim politik teduh dan sejuk. Ini malah memantik situasi yang cenderung panas. Maka ada apa di balik statement Menkopolhukam ini?” ujar Adib.