jika masih menyuarakan hal tersebut, mereka perlu juga menjelaskan alasannya kepada publik

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan para elite partai politik (parpol) yang masih menyuarakan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut dia, jika masih menyuarakan hal tersebut, mereka perlu juga menjelaskan alasannya kepada publik, khususnya kepada mahasiswa yang melakukan demo terkait penundaan pemilu pada hari ini Senin (11/04).

"Yang kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu juga ikut memberikan penjelasan ke publik, ke mahasiswa," kata Hasto.

Hasto mengatakan hal tersebut disebabkan karena adanya isu bahwa demonstrasi ditujukan kepada Jokowi. Padahal, kata Hasto seperti dilansir kompas, Jokowi sendiri sudah sejak awal menegaskan dirinya taat pada Konstitusi di mana Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Kalau sikap dari PDIP, dari Presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas, hanya kepada orang-orang di sekitar kekuasaan itu," tutur Hasto.

Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan dengan melarang menteri-menteri melakukan gerakan-gerakan di luar mandat yang diterima. Artinya, lanjut Hasto, Jokowi mengingatkan agar para menteri fokus pada tugasnya.

"Dan tadi Pak Presiden memimpin Ratas untuk membahas persiapan pemilu itu. Ini kan merupakan bukti bahwa Presiden taat kepada konstitusi dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP," ucap Hasto.

Kendati demikian, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak bisa menyarankan Jokowi memberikan sanksi bagi menteri-menteri yang tetap menyuarakan penundaan pemilu. Pasalnya, hal tersebut dinilai menjadi wewenang atau hak prerogratif Presiden.

"Sanksi kan merupakan bagian dari kewenangan prerogratif, kalau sanksi terhadap anggota PDIP kan itu kami punya otoritas, tapi kalau itu sudah menyangkut di luar PDIP kami tidak punya kewenangan untuk itu," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua wacana yang menjadi isu mengemuka di publik yaitu pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Jokowi juga angkat bicara soal banyaknya menteri yang membicarakan dua isu tersebut.

Presiden pun kemudian melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Kemudian, pada Minggu siang, dalam rapat terbatas, Jokowi menegaskan bahwa pemungutan suara Pemilu tetap dilakukan pada 14 Februari 2024.