Fabby menyarankan supaya pemerintah melakukan komunikasi intensif ke publik. Mengingat kenaikan kebutuhan energi di masyarakat tak bisa dibendung lagi

Wacana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite-Solar, Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 Kg, hingga tarif dasar listrik (TDL) dinilai akan sangat memberatkan rakyat. 

Oleh sebab itu, pemerintah disarankan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, BLT diperlukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga energi, terutama terhadap daya beli dan inflasi serta beban pada orang miskin.

"Pemerintah mempersiapkan program BLT yang diberikan pada rumah tangga miskin, menjaga harga dan distribusi kebutuhan pokok dan melakukan efisiensi anggaran negara," kata Fabby Tumiwa, Kamis (14/04/2022).

Selain itu, Fabby Tumiwa juga meminta agar pemerintah mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif dan mengalihkan pada dukungan bagi orang miskin. Khususnya yang terdampak pada kenaikan harga energi.

Fabby menyarankan supaya pemerintah melakukan komunikasi intensif ke publik. Mengingat kenaikan kebutuhan energi di masyarakat tak bisa dibendung lagi.

"Kalau perlu Presiden yang bicara soal ini, bukan saja menteri-menteri. Presiden perlu menyampaikan kepada masyarakat kondisi yang dihadapi Indonesia dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melanjutkan subsidi energi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR menyampaikan soal sejumlah strategi baik jangka pendek, menengah, hingga panjang dalam menyikapi kenaikan komoditas energi belakangan ini.

Beberapa diantaranya seperti melakukan penyesuaian LPG 3 Kg, BBM Pertalite dan Solar, hingga Tarif listrik. Meski begitu, Arifin tak merinci lebih detail terkait waktu pelaksanaanya.

1. LPG 3 Kg

Menurut Arifin, dalam jangka pendek pemerintah akan melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah atas melonjaknya harga LPG dunia.

Untuk diketahui, harga LPG internasional yang merujuk pada Contract Price (CP) Aramco telah mencapai US$ 839,6 per metrik ton. Sementara asumsi awal pemerintah hanya di kisaran US$ 569 per metrik ton.

"Untuk menjaga ketersediaan LPG dan mengurangi impor, dalam jangka pendek, akan dilakukan peningkatan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, dan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi My Pertamina di 34 kabupaten/kota di 2022, serta melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg," katanya.

Sementara, untuk jangka menengah panjang, pemerintah akan melakukan substitusi kompor LPG dengan kompor induksi (listrik), jaringan gas kota (jargas) yang diharapkan mencapai 1 juta rumah tangga per tahun.

Kemudian, mengubah skema subsidi yang kini berbasis pada komoditas menjadi subsidi langsung ke penerima. Serta, substitusi dengan Dimethyl Ether (DME) untuk mengurangi 1 juta metrik ton LPG pada 2027.

2. Pertalite-Solar

Arifin menyebut, dalam jangka menengah panjang pemerintah juga akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar. Hal ini sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia.

Pasalnya, lonjakan harga minyak dunia juga turut memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Maret mencapai US$ 98,4 per barel. ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar US$ 63 per barel.

"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," ungkapnya.

Untuk diketahui, harga bensin Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan di harga Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter.

Sedangkan harga Solar non subsidi kini sudah di banderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51). Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga Solar bersubsidi.

Untuk strategi jangka pendek terkait BBM Subsidi, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti Solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti Pertalite (RON 90).

Kuota Solar subsidi diusulkan bertambah sebesar 2,29 juta kilo liter (kl) menjadi 17,39 juta kl, minyak tanah bertambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl, dan Pertalite bertambah 5,45 juta kl menjadi 28,50 juta kl.

3. Tarif Listrik

Di hadapan Komisi VII DPR RI, Arifin Tasrif juga memaparkan bahwa dalam jangka pendek, pihaknya pada tahun 2022 ini akan menerapkan tariff adjustment. Penerapan tariff adjustment sebagai cara menghemat kompensasi sebesar Rp 7 - 16 triliun.

Adapun, tariff adjustment merupakan mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik mengikuti perubahan empat parameter. Di antara parameternya adalah: Ekonomi makro rata-rata per tiga bulan. Realisasi kurs rupiah. ICP atau harga batu bara acuan, dan tingkat inflasi.

"Dalam jangka pendek penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk dilakukan, ada penghematan kompensasi sebesar Rp 7-16 triliun," terangnya.

Selain rencana penerapan tariff adjustment, Kementerian ESDM juga akan menerapkan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN. Selain itu, optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT.


Sumber: cnbc-indonesia