Mahfud mengklaim Indonesia selama ini justru berhasil mengatasi pandemi COVID-19 lebih baik ketimbang Amerika Serikat. Bagi Mahfud MD, upaya melindungi HAM tidak sekadar melindungi sisi aspek individual melainkan juga HAM bersifat komunal-sosial

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, aplikasi PeduliLindungi yang dibuat pemerintah selama ini semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud MD, merespons laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang menyebut, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait privasi publik dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

"Kita membuat program Pedulilindungi justru untuk melindungi rakyat," kata Mahfud MD yang dikutip dari pernyataannya di media sosail pribadinya, @mohmahfudmd Jumat (15/04/2022).

PeduliLindungi merupakan aplikasi pelacak Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 yang digunakan secara resmi untuk pelacakan kontak kasus virus secara digital di Indonesia. Aplikasi yang dirilis sejak Maret 2020 ini memiliki fitur yang mampu memperlihatkan warga yang bersangkutan tengah terpapar COVID-19 atau tidak.

Mahfud mengklaim Indonesia selama ini justru berhasil mengatasi pandemi COVID-19 lebih baik ketimbang Amerika Serikat. Bagi Mahfud MD, upaya melindungi HAM tidak sekadar melindungi sisi aspek individual melainkan juga HAM bersifat komunal-sosial.

"Dalam konteks ini negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kita membuat program Pedulilindungi yang sangat efektif menurunkan penularan infeksi COVID-19 sampai ke Delta dan Omicron," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD melanjutkan, terkait soal keluhan dari masyarakat, pihaknya bahkan memiliki catatan bahwa AS justru lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). 

Mahfud MD merinci, pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, bedasar SPMH, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan sebanyak 76 kali. 

"Beberapa negara seperti India yang juga cukup banyak dilaporkan. Laporan-laporan itu, ya biasa saja dan bagus sebagai bentuk penguatan peran civil society. Tapi laporan seperti itu belum tentu sepenuhnya benar," tegas Mahfud MD.

Sebagai bahan informasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS mengeluarkan laporan berjudul '2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia'. Salah satu yang disorot dalam laporan itu terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.

Laporan itu membeberkan bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu, tempat tinggal dan memantau panggilan telepon. Laporan itu menyoroti penggunaan Pedulilindungi.

"Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," tulis laporan itu.