Pernyataan ini bukannya tanpa dasar, sebab menurut laporan Business Insider, Elon Musk pada tahun 2018 lalu sempat bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di kediaman pribadinya untuk membahas soal teknologi masa depan yang akan dibawa ke Israel

Resmi membeli Twitter dengan dana senilai USD 45 miliar atau setara Rp650 triliun, kampanye soal kebebasan berbicara yang sering digaungkan Elon Musk mulai diragukan oleh para aktivis Palestina.

Sebab menurut mereka, wacana kebebasan berbicara ala Elon Musk ini diragukan keberhasilannya mengingat konten di media sosial mengenai perjuangan Palestina seringkali disensor dan dibatasi.

Para aktivis menilai Elon Musk yang merupakan kepala eksekutif Tesla dengan kekayaaan berkisar USD260 miliar ini seringkali membual soal kebebasan berbicara serta kritikannya terhadap kebijakan Twitter mengenai hal tersebut.

“Kebebasan berbicara adalah landasan demokrasi, dan twitter adalah platform digital di mana hal-hal penting bagi masa depan umat manusia diperdebatkan. Saya juga ingin membuat Twitter lebih baik dari sebelumnya dengan meningkatkan produk dengan fitur-fitur baru, membuat open source untuk meningkatkan kepercayaan, mengalahkan bot spam and mengautentikasi semua manusia,” ucap Musk dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Middle East Eye, Kamis (28/04/2022).

Gagasan soal kebebasan berbicara ini terdengar menyenangkan memang bagi para aktivis dan organisasi yang berjuang membebaskan Palestna dari Israel. Sebab, organisasi semacam ini seringkali harus dibatasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tetapi, menurut Gerakan Pemuda Palestina (PYM), kepemilikan Musk atas twitter bukanlah sesuatu yang patut untuk dirayakan. Ada beberapa kekhawatiran yang perlu menjadi perhatian.

“Tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti apa arti Musk membeli Twitter bagi pejuang anti Zionis di platform tersebut. Tetapi, saya pikir semua aktivis perlu waspada karena platform komunikasi publik yang terkonsentrasi di satu individu bukanlah pertanda baik pada kebebasan berbicara,” ucap organisasi tersebut.

Menurut PYM, hampir semua penindasan warga Palestina di seluruh media sosial terjadi karena kepentingan bisnis swasta dan kepentingan politik.

Ia menambahkan bahwa alih-alih menjadi pengerak kebebasan berbicara, sosial media justru seringkali menjadi alat untuk membungkam dan menindas atas nama kepentingan politik.

Karena raksasa teknologi telah berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk pemerintah Israel untuk melakukan penyensoran konten serta membatasi publik terekspsos dari hal yang sebenarnya terjadi.

Pernyataan ini bukannya tanpa dasar, sebab menurut laporan Business Insider, Elon Musk pada tahun 2018 lalu sempat bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di kediaman pribadinya untuk membahas soal teknologi masa depan yang akan dibawa ke Israel.