Dia mengungkap, 18 kapal tersebut terdiri dari tujuh kapal bermuatan 63 juta metrik ton CPO dan 11 kapal bermuatan 51 ribu metrik ton batubara

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono mengklaim, jajarannya sudah menangkap sebanyak 18 kapal bermuatan Crude Palm Oil (CPO) dan batubara yang akan diekspor. 

Dijelaskan Yudo Margono, penangkapan belasan kapal ini seiring adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor CPO beserta turunannya seperti minyak goreng.

Dia mengungkap, 18 kapal tersebut terdiri dari tujuh kapal bermuatan 63 juta metrik ton CPO dan 11 kapal bermuatan 51 ribu metrik ton batubara.

“Sesuai instruksi Presiden waktu itu bahwa dengan kelangkaan minyak goreng kali ini, maka disetop untuk ekspor. Kita perintahkan langsung saat itu,” kata Yudo di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (28/04/2022).

Setelah dilakukan penangkapan, lanjut dia, TNI menyerahkan proses selanjutnya kepada pemerintah. Ia menyebut, pihaknya pun melaksanakan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait dalam menyikapi larangan ekspor CPO.

"Karena Presiden sudah melarang ekspor, berarti kapal-kapal yang nekat akan berangkat untuk ekspor CPO, kita tangkap. Tetapi tetap kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait," jelasnya.

Lebih jauh Yudo Margono menjelaskan, saat ini pihaknya bakal meningkatkan dan memfokuskan patroli terhadap antisipasi ekspor CPO. Bahkan, ia memerintahkan jajarannya untuk langsung menangkap kapal jika menemukan praktik penyelundupan CPO ke luar negeri.

"Tentunya karena ada instruksi serta arahan Presiden seperti itu, kita fokuskan untuk perintahkan pada jajaran apabila melihat seperti itu agar segera diperiksa dan kita tangkap untuk diproses hukum," tutur dia.

Selain itu, Yudo juga memerintahkan jajaran TNI AL untuk bersiaga di tempat-tempat yang diduga menjadi titik lokasi keberangkatan ekspor CPO.

"Karena tempat-tempatnya sudah kita petakan, di mana saja sebenarnya jalur distribusi ekspor CPO, maka kita awasi karena sudah perintah (Presiden Joko Widodo)," ungkapnya.

Yudo mengatakan, pihaknya mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk mencegah maraknya ekspor ilegal. Ia meminta warga untuk melapor kepada TNI AL, jika menemukan adanya kegiatan ekspor ilegal.