Saut Situmorang menilai, potensi ini muncul setelah melihat situasi politik di Indonesia masih rentan dalam penggunaan politik uang. Terlebih, carut marut tata kelola industri kelapa sawit diduga tak serius ditangani pemerintah

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan, aliran dana dari industri kelapa sawit berpotensi digunakan untuk wacana penundaan Pemilu 2024.

"Apa betul biji sawit ini bisa mempengaruhi atau bisa menunda pemilu? Kalau saya bilang, bisa," ujar Saut Situmorang seperti dikutip dari kanal YouTube-nya, Rabu (04/05/2022).

Saut Situmorang menilai, potensi ini muncul setelah melihat situasi politik di Indonesia masih rentan dalam penggunaan politik uang. Terlebih, carut marut tata kelola industri kelapa sawit diduga tak serius ditangani pemerintah.

Diketahui kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia. Pada 2017, industri kelapa sawit menyumbang devisa Rp239 triliun.

"Biji sawit ini bisa berperan dengan besarnya dana yang kita lihat di situ berputar-putar di sekitar sawit ini. Saya mengatakan karena money politic kita sangat masih menjadi perdebatan, saya mengatakan punya potensi besar kalau kita tidak jaga," papar Saut.

Ia pun meminta masyarakat sipil tetap membuka mata terhadap isu-isu yang mengancam demokrasi.

"Kita harus keep our eyes open, terus mencari informasi dan kemudian mengkontribusikannya supaya kita menjaga demokrasi kita secara periodik sesuai dengan perkembangan atau perjalanan waktunya. Jadi jangan di-engineering, direkayasa," ujar Saut.

Sebelumnya, itu tersebut dilontarkan oleh Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu. Ia mengklaim memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana (fundrising) untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

"Sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/04/2022).

Isu penundaan Pemilu 2024 sendiri diawali oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan dipopulerkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Mengklaim sebagai pengusul penundaan Pemilu 2024, Cak Imin mengaku tak pernah mendengar isu soal pendanaan sawit itu.

"Sebagai saya yang ngusulin, saya enggak pernah dengar [isu] itu," ujar dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/04/2022).

"Wong usulan pemilunya sudah ditolak banyak pihak, enggak jalan lah, enggak ada [pendanaan itu]," tepisnya.