Indonesia hanya mampu melakukan tindakan preventive strike terhadap para terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) angkat bicara terkait larangan masuk ustadz Abdul Somad (UAS) ke Singapura.

Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nurwakhid mengatakan, pihaknya tak mau ikut campur dengan kebijakan otoritas Singapura.

Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh negara tetangga Indonesia itu tak lebih dari antisipasi dini terhadap potensi ancaman kepada negaranya.

Kebijakan tersebut, kata Nurwakhid, merupakan bagian dari tindakan preemptive strike yang diatur dalam Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act atau ISA) terkait pencegahan terhadap dugaan ideologi radikalisme dari hulu. 

"Pre-Emptive strike hanya bisa dilakukan jika ada regulasi yang melarang ideologi radikalisme atau ekstremisme, seperti di Singapura yang memiliki ISA. Sementara Indonesia memiliki UU No 5 tahun 2018 yang hanya bisa digunakan untuk tindakan preventive strike terhadap para teroris," terangnya.

Lebih jauh Nurwakhid mengatakan, kasus yang menimpa UAS dan rombongan harus menjadi pelajaran bagi Indonesia.

"Saya melihat ini justru menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk juga melakukan pencegahan sejak hulu dengan melarang pandangan, pemahaman dan ideologi radikal yang bisa mengarah pada tindakan teror dan kekerasan," katanya.

Dia menuturkan, Indonesia saat ini tidak dapat meniru Singapura dalam melakukan pencegahan ideologi radikalisme atau ekstremisme.

"Indonesia hanya mampu melakukan tindakan preventive strike terhadap para terorisme, tetapi tidak bisa menjerat secara yuridis aspek ideologi radikalisme atau ekstremisme yang menjiwai semua aksi terorisme," katanya.

Nurwakhid menghargai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Singapura terhadap UAS. Ia menyatakan pihaknya tak akan mengintervensi penolakan kedatangan UAS dan rombongan ke negara tersebut.

Sebelumnya UAS dan rombongan ditolak masuk Singapura pada Senin lalu. UAS sempat ditahan beberapa jam, sebelum akhrinya diminta kembali ke Indonesia pada hari yang sama.

UAS mengecam tindakan Singapura itu. Ia menyatakan kedatangan bersama keluarga dan rekannya dalam rangka liburan, bukan untuk dakwah ataupun pengajian.

Pemerintah Singapura sendiri menilai UAS menyebarkan ajaran yang ekstremis dan bersifat segregasi. Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan UAS yang pernah membahas soal bom bunuh diri dalam ceramahnya.

"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.