Ancaman terhadap demokrasi saat ini, sambung dia, juga disebabkan karena hilangnya cita rasa terhadap demokrasi. Misalnya, presiden menganggap partai politik sebagai alat tawar menawar

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengingatkan, sistem demokrasi tidak mengenal dinasti. Oleh sebab itu, presiden yang berkuasa tidak dapat menentukan siapa penggantinya. Jadi, katanya, keputusan siapa presiden terpilih berada di tangan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi yang digelar Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Masika ICMI) bertema 'Oligarki: Ancaman terhadap Negara Hukum dan Demokrasi' di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Sabtu (18/06/2022).

"Tidak ada dalam demokrasi presiden mencari calon pengganti. Itu omong kosong. Tentu presiden tidak ingin apa yang dilakukan tidak dilanjutkan. Tapi itu tidak boleh. Tidak ada pelanjut. Pelanjut itu di tangan rakyat, bukan di tangan elite," tegas Fahri Hamza.

Menurut Fahri, demokrasi terkesan masih menjadi barang mewah. Kultur elite di Indonesia kebanyakan masih sangat feodalistik. Ancaman terhadap demokrasi saat ini, sambung dia, juga disebabkan karena hilangnya cita rasa terhadap demokrasi. Misalnya, presiden menganggap partai politik sebagai alat tawar menawar.

Padahal, lanjut Fahri Hamzah, dalam demokrasi presidensial, hal itu tidak dibenarkan. Pasalnya, presiden berada dalam posisi yang sangat kuat. 

"Political game ada aturannya. Siapa yang boleh bermain, siapa yang tidak boleh. Dalam tradisi presidensialisme, yang bermain adalah yang dipilih rakyat. Yang tidak dipilih rakyat tidak boleh bermain," ujar mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu.

Sementara Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan, penyelenggaraan negara saat ini jauh dari aspek keberpihakan lantaran dikuasai oligarki kapital. 

Masinton menyebut, politik hari ini sudah tidak memiliki ruh. Ditegaskannya, politik yang dijalankan tanpa ideologi akan melahirkan zombie di dalam kekuasaan.

"Saat ini politik dipimpin oleh zombie. Wujudnya ada, tapi elannya tidak ada. Baik di eksekutif dalam pengelolaan di pemerintahan, maupun di parlemen. Karena politik tanpa ideologi, tugas parlemen yang seharusnya tugas pengawasan, mengkritisi kebijakan yang belum tepat, malah sebaiknya yang muncul kata apresiasi," ucapnya melalui Zoom.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berpendapat, kelompok oligarki mengendalikan hukum melalui penguasaan struktur kekuasaan. 

"Cara berpikir orang oligarki itu, bahwa dalam pembuatan hukum, maka kendalikan si pembuat hukum. Tapi para oligarki ini tentu tidak pernah kelihatan," ucapnya.

Sedangkan Ketua Umum Masika ICMI, Ismail Rumadan menambahkan, kekuatan yang dimiliki kelompok oligarki adalah penyebab masih maraknya praktik perburuan rente melalui kekuasaan, dengan membajak berbagai institusi demokrasi serta birokrasi. Menguatnya kelompok oligarki adalah indikator utama sekaligus penyebab kemunduran demokrasi Indonesia.

"Sebab dengan kuasa uang yang dimiliki, mereka tidak segan-segan melakukan pelemahan hukum dan abai terhadap prinsip-prinsip demokrasi," tegas Ismail Rumadan.