Jokowi meminta PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) energi tersebut dapat melakukan efisiensi, penghematan, serta mencegah kebocoran-kebocoran.

Presiden Joko Widodo memperingatkan adanya krisis energi yang sedang melanda dunia. Karenanya, Jokowi meminta PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) tidak terlalu berharap subsidi dari pemerintah.

Terkait dengan krisis energi, baik menyangkut, gas, solar, Pertalite, Pertamax, listrik, kedua badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi tersebut jangan sampai terlalu mengharapkan subsidi.

"Utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan," katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Antisipasi Krisis Pangan dan Energi, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 20 Juni 2022, Selasa (21/6/2022).

Jokowi menegaskan, semestinya juga ada upaya-upaya efisiensi yang dilakukan oleh PLN dan Pertamina.

"Nah, kalau hanya berharap terus pada subsidi dari Menteri Keuangan tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik, kok enak banget," ujar Jokowi.

Dia mengingatkan agar kedua BUMN energi tersebut dapat melakukan efisiensi, penghematan, serta mencegah kebocoran-kebocoran.

Jokowi menyampaikan bahwa krisis energi juga melanda dunia dan dia melihat harga BBM di semua negara naik tajam. Oleh karenanya, dia meminta pembantunya di kabinet menyampaikan informasi tersebut ke publik.

"Ini juga tolong sekali-sekali Bu Menteri Luar Negeri menyampaikan, membandingkan juga harga beras di sini berapa, di sana berapa. Harga gandum di sini berapa, di sana berapa. Harga BBM di sini berapa, di sana berapa," ujar Jokowi dikutip IDNTimes.

Hal yang sama juga dia pesankan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk menyampaikan fakta yang terjadi di dunia ke publik. 

"Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik. Tapi tetap harus waspada dan hati-hati," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) telah menyepakati tambahan subsidi kompensasi sebesar Rp 350 triliun.

Dengan adanya tambahan subsidi kompensasi, harga BBM jenis Pertalite, LPG 3 kilogram (kg) hingga tarif listrik golongan tertentu untuk masyarakat tidak akan mengalami kenaikan.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat. Oleh karenanya pemerintah dan Banggar menyepakati kenaikan subsidi kompensasi.

"Kemarin Pak Said sudah memimpin di badan anggaran bahwa kita akan menaikkan seluruh subsidi kompensasi mencapai Rp350 triliun di atas subsidi energi sekarang yang sudah mencapai Rp154 triliun," katanya  di Gedung DPR RI yang ditayangkan di YouTube, Jumat (20/5/2022).