Kepulauan Riau yang disebutnya sebagai bagian dari tanah Melayu dan harus diklaim Malaysia.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menanggapi pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang menyinggung soal Kepulauan Riau yang disebutnya sebagai bagian dari tanah Melayu dan harus diklaim Malaysia.

Kemlu menyatakan, pihaknya sedang sedang mengecek pernyataan Mahathir Mohamad tersebut. Kemlu seperti dikutip cnbcindonesia, tengah meminta informasi dari KBRI Kuala Lumpur.

"Sedang dimintakan penjelasan ke KBRI Kuala Lumpur," kata jubir Kemlu RI, Teuku Faizasyah.

Pernyataan kontroversial Mahathir Mohamad terlontar pada Minggu (19/06) lalu. Saat itu Mahathir tengah berpidato di sebuah acara di Selangor yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi non-pemerintah di bawah bendera Kongres Survival Melayu (Kongres untuk Kelangsungan Hidup Melayu).

Saat itu Mahathir mengatakan, Singapura pernah dimiliki oleh Johor dan negara bagian Johor harus mengeklaim bahwa Singapura harus dikembalikan ke Malaysia.

"Namun, tidak ada tuntutan apa pun dari Singapura. Sebaliknya, kami menunjukkan apresiasi kami kepada kepemimpinan negara baru bernama Singapura ini," katanya.

Mantan PM berusia 96 tahun itu juga mengatakan, bahwa Malaysia menganggap kemenangkan mereka atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan di lepas Kalimantan melawan Indonesia di Mahkamah Internasional (ICJ) adalah sesuatu yang berharga.

"Seharusnya kita tidak hanya menuntut agar Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) dikembalikan kepada kita. Kita juga harus menuntut Singapura dan Kepulauan Riau, karena mereka adalah Tanah Melayu," tambahnya yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Dalam pidato pembukaannya yang disiarkan langsung di media sosial, Mahathir mengatakan bahwa apa yang dikenal sebagai Tanah Melayu dulu sangat luas, membentang dari Tanah Genting Kra di Thailand selatan sampai ke Kepulauan Riau, dan Singapura, tetapi sekarang terbatas di Semenanjung Malaya.

"Saya bertanya-tanya apakah Semenanjung Malaya akan menjadi milik orang lain di masa depan," kata seperti dilansir Strait Times.

Ia juga mengatakan Malaysia saat ini bukan milik bumiputera, karena banyak orang Melayu yang tetap miskin dan cenderung menjual tanahnya.

Mendesak pendengarnya untuk belajar dari masa lalu, dia berkata: "Jika kami menemukan hal yang salah, kami harus memperbaiki kesalahan ini sehingga tanah kami tetap tanah Melayu."

ICJ pada tahun 2002 memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan milik Malaysia dan bukan milik Indonesia. Pada tahun 2008, ICJ memutuskan bahwa Pedra Branca milik Singapura, sementara kedaulatan atas Middle Rocks di dekatnya diberikan kepada Malaysia.

Pada 2017, Malaysia mengajukan permohonan kepada ICJ untuk merevisi putusan ini. Namun pada Mei 2018, setelah Mahathir menjadi perdana menteri lagi, Malaysia mengumumkan akan menghentikan proses tersebut.