Karena biasnya definisi 'martabat' maka dikhawatirkan menjadi pasal karet. Apalagi draft resmi belum juga dibuka oleh DPR-Pemerintah

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan mengancam penghina harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Hukuman diperberat menjadi 4,5 tahun penjara bila penghinaan itu dilakukan lewat sosial media. 

Lalu, apa sebenarnya definisi 'harkat dan martabat' tersebut?

Draft terakhir yang beredar saat ini adalah draft Rancangan KUHP 2019. Pemerintah dan DPR hingga hari ini enggan membukanya ke publik tanpa alasan yang jelas. Padahal, rencananya akan disahkan bulan depan.

Berikut bunyi Pasal 218 RKUHP yang dikutip detikcom, Selasa (21/06/2022):


(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Lalu apa yang dimaksud 'harkat dan martabat' ?

Penjelasan RKUHP hanya menjelaskan definisi penghinaan, tapi tidak mendefinisikan apa yang dimaksud 'martabat' tersebut. Berikut bunyinya:

Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral, agama, nilai-nilai dengan perbuatan curang kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoretik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara.

Perdebatan harkat dan martabat presiden pernah diungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam sidang tersebut, Prof Dr Mardjono Reksodiputro yang mengutip pendapat Cleiren menyatakan pasal di maksud adalah dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja dan oleh karena itu tidak dirumuskan sebagai delik aduan melainkan sebagai delik biasa. 

Masih menurut Cleiren, "pribadi Raja begitu dekat terkait (verweven) dengan kepentingan negara (staatsbelang), sehingga mertabat Raja memerlukan perlindungan khusus".

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), martabat didefinisikan:

Tingkat harkat kemanusiaan; harga diri.

Nah, menurut Naskah Akademik RKUHP yang dikeluarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, tujuan pasal di atas yaitu untuk melindungi:

1. Kepentingan/benda hukum (rechtsbelangen/rechtsgoed) atau nilai dasar (basic values) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah "martabat/derajat kemanusiaan" (human dignity) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi;

2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi manusia/kemanusiaan), karena "menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan" (menyerang nilai universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala per se, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;

3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;

4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk); simbol/lambang/ aparat/lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/ pemegang kekuasaan umum; pemerintah; presiden/wakil presiden, termasuk dari negara sahabat); simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan); bahkan orang yang sudah mati.

5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan.

6. Karena status/posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahkan dengan prinsip equality before the law. Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan, karena dipandang bertentangan dengan prinsip equality before the law.

Karena biasnya definisi 'martabat' maka dikhawatirkan menjadi pasal karet. Apalagi draft resmi belum juga dibuka oleh DPR-Pemerintah.

"Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita agar naskah RKUHP segera di tolak demi kepentingan masyarakat," demikian bunyi agenda yang disampaikan Ketua BEM UI, Bayu Satrio Utomo, Senin (20/6/2022).