periode bebek lumpuh kerap terjadi di berbagai negara dalam dunia politik. 

Jeda waktu 8 bulan antara pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2024 menuju pelantikan presiden disebut akan memunculkan periode lame duck atau bebek lumpuh.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas webinar Moya Institute bertajuk Pemisahan Pilpres dengan Pileg: Tinjauan Strategis yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (24/06) lalu mengatakan, periode bebek lumpuh kerap terjadi di berbagai negara dalam dunia politik. 

"Periode lame duck juga bisa menimbulkan konsekuensi lunturnya pengaruh Presiden petahana di kalangan birokrasi," kata Sirojudin.

Atas pertimbangan kondisi tersebut, Sirojudin mengungkapkan ide untuk memperpendek periode tersebut patut dipertimbangkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkhawatirkan, jeda waktu 8 bulan tersebut bakal memunculkan dualisme kepemimpinan nasional.

"Presiden terpilih dari Pilpres 2024 akan menjadi magnet bagi semua kekuatan politik. Sebaiknya kita berikan kesempatan yang baik dan penuh bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja sampai masa jabatannya berakhir," kata Fahri dikutip dari keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia mengkhawatirkan durasi jeda waktu yang cukup panjang dari pengumuman hasil Pilpres 2024 hingga pelantikan presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

Adanya jeda waktu selama 8 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih diselenggarakan, tutur Fahri melanjutkan, akan mengakibatkan semacam dualisme kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, ia berharap publik dan seluruh jajaran pemerintahan agar dapat memastikan pemerintahan Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik hingga masa jabatannya berakhir.

Selaras dengan Fahri Hamzah dan Sirojudin, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto juga berpandangan bahwa jeda yang terlalu lama itu akan berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.

"Hasil pilpres dan pileg akan membuat siapa pun peserta kontestasi, baik partai politik maupun politisi, akan sibuk mengamankan keberlangsungan jejak politik mereka," kata Hery.

"Terbuka juga kemungkinan bahwa hasil pileg akan memunculkan situasi riil yang berbeda dari konstelasi politik yang terbentuk pra-pemilu 2024," ucapnya.