Kalau menunjukkan KTP atau NIK saya setuju, agar distribusi tepat sasaran dan penyalurannya tidak diselewengkan

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengatakan, kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk mendapatkan minyak goreng (migor) dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu, seharusnya tidak perlu dilakukan.

Menurutnya, penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian akan menyulitkan sebagian masyarakat. Amin beralasan, penerima subsidi minyak goreng merupakan kelompok masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro yang belum tentu memiliki aplikasi tersebut.

“Jangankan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki smartphone,” ujar Amin kepada wartawan, Selasa (28/6).

Legislator PKS ini menyabut, penggunaan aplikasi PeduliLindungi terkesan mengaitkan syarat penerima subsidi dengan kewajiban vaksinasi. Padahal, kata Amin, semua kelompok masyarakat menengah bawah dan pelaku usaha mikro berhak menikmati subsidi minyak goreng curah, tanpa kecuali.

Menurutnya, kalupun pemerintah ingin memastikan subsidi tepat sasaran, hal itu bisa dilakukan cukup dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang datanya sudah terintegrasi.

"Kalau menunjukkan KTP atau NIK saya setuju, agar distribusi tepat sasaran dan penyalurannya tidak diselewengkan," tandasnya.