Erick Thohir sebagai nahkoda seluruh BUMN memang bertangan dingin. Kinerja perusahaan pelat merah dirasa lebih profesional dan akuntabel.

Demikian penilaian Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LM (Lembaga Management) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), dikutip Minggu (3/7/2022).

Dalam hal ini, Toto mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam memberantas praktik korupsi di seluruh perusahaan milik negara.

Dengan penegakan hukum, penanganan kasus yang terjadi di BUMN menjadi lebih transparan. Termasuk aktor yang terlibat dan adanya potensi lubang di pengawasan perusahaan BUMN, semakin mudah mengamankannya.

Menurut Toto, ketika melakukan investasi atau menjalankan usaha, perusahaan BUMN seharusnya melewati pengawasan yang berlapis. Ada pengawasan dari dewan komisaris yang dapat melihat proposal pengembangan usaha yang diajukan management feasible atau tidak. Termasuk ketika manajemen mengajukan pengadaan barang jasa di perusahaan BUMN.

"Harusnya pengawasan di BUMN berjenjang dari komisaris, Kementerian BUMN dan BPK. Jika ada pengawasan berjenjang ini masih ada yang lolos, kemungkinan ada sistem pengawasan yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, adanya penuntutan di kasus korupsi Garuda ini menurut saya langkah positif untuk memastikan sistem pengawasan yang ada perlu diperbaiki atau tidak," ujar Toto.

Toto menilai sistem pengawasan yang saat ini berlaku di perusahaan BUMN sudah sangat memadai. Kini masalahnya adalah kompetensi dari personel pengawas BUMN. Termasuk apakah kewenangan pengawas BUMN ini cukup atau tidak. Jika dewan komisaris yang diberikan mandat untuk mengawasi memiliki kopetensi dan kewenangan yang cukup, menurut Toto pengawasan yang harusnya dilakukan di BUMN, sudah cukup.

"Mungkin yang saat ini dibutuhkan adalah penguatan di dewan komisaris. Sehingga ketika menemukan kasus yang merugikan BUMN, komisaris dapat langsung bertindak. Mungkin bisa langsung memberikan laporan kepada Kementerian BUMN. Kalau perlu komisaris dapat melakukan RUPS LB untuk menilai kinerja management. Jangan membuat regulasi pengawasan baru lagi. Menurut saya, regulasi yang ada sudah bagus dan perlu dijalankan secara konsisten," kata Toto.

Sebagai akademisi yang acapkali 'memeloti' kinerja BUMN, Toto menilai pengawasan dan transformasi yang terjadi di perusahaan milik negara ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Pada masa Menteri BUMN Tanri Abeng, kata Toto, berhasil membangun pondasi agar perusahaan BUMN dikelola dengan baik dan lebih modern.  

Tanri mengupayakan agar perusahaan BUMN memiliki daya saing. Holding BUMN yang saat ini ada dinilai Toto sebagai bagian dari ide besar Tanri Abeng.

Sementara era Menteri BUMN Rini Soemarno, sudah mengarah agar perusahaan milik negara tersebut dapat memiliki nilai tambah yang lebih besar lagi. Termasuk mewujudkan hilirisasi di berbagai macam industri termasuk industri berbasis komoditas dan sumberdaya alam. Tujuannya agar nilai tambah dari komoditas dan sumberdaya alam itu ada di Indonesia.

Menurut Toto, era kepemimpinan Menteri Erick Thohir, selain melanjutkan program yang sudah dibuat dan memperkuat rencana besar yang telah dijalankan pendahulunya, Menteri Erick membuat sentuhan lain agar perusahaan milik negara ini dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan profit yang optimal.

Sentuhan tersebut di antaranya adalah memasukan banyak profesional muda dan ahli di bidangnya untuk menggelola perusahaan BUMN. Di era Menteri Erick Thohir, talenta BUMN tak dibatasi dari organik perusahaan BUMN saja. Tetapi bisa dari luar BUMN.

Saat ini, Toto melihat talent poll di era Menteri Erick sudah dijalankan secara masiv. Mencari talenta dari luar BUMN  dinilai positif oleh Toto. Bahkan masuknya profesional di perusahaan BUMN efeknya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan baru yang positif yang berasal dari perusahaan multinasional dalam menggelola perusahaan dapat terbentuk di BUMN. Pengelolaan perusahaan BUMN menjadi transparan dan akuntabel sudah dapat terlihat.   

"Memang menjadikan penggelolaan BUMN secara profesional dan akuntabel membutuhkan waktu. Munculnya kasus korupsi yang saat ini terjadi karena masa lalu. Penegakan hukum tanpa tebang pilih dan transformasi di BUMN yang dilakukan Menteri Erick. Tujuannya agar BUMN dikelola secara profesional dan akuntabel," kata Toto.