Dibandingkan banyak negara, inflasi yang terjadi di Indonesia cenderung rendah. Sebab pemerintah mampu menahan kenaikan harga energi lewat subsidi sebesar Rp 520 triliun. Sehingga masyarakat tidak merasakan beban berat seperti yang dialami negara lain

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai kemungkinan Indonesia terjerat resesi, seperti halnya beberapa negara lain antara lain Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Australia, Korea Selatan dan beberapa negara di Eropa.

Bahkan ada juga beberapa analisa yang mengkhawatirkan Indonesia akan terjerat krisis seperti Sri Lanka.

"Saya rasa seharusnya melihat saja faktual mengenai tadi background setiap negara sisi kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, kinerja APBN, kinerja kebijakan moneter, dilihat inflasi, nilai tukar rupiah dan korporasinya," ungkapnya di Bali, Rabu (13/07/2022)

Ekonomi Indonesia masih tumbuh di sekitar level 5%. APBN hingga akhir semester I-2022 juga masih surplus Rp 73,6 triliun atau 0,39% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Transaksi berjalan dimungkinkan juga tetap melanjutkan tren surplus meskipun mulai menipis.

Kekhawatiran banyak pihak memang ada di inflasi. Inflasi pada Juni 2022 tercatat 0,61% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Inflasi tahun kalender adalah 3,19%

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Juni 2022 berada di 4,35%. Lebih tinggi dibandingkan Mei 2022 yang 3,55% sekaligus jadi yang tertinggi sejak Juni 2017. Sementara itu, inflasi inti mencapai 2,63% dan harga yang diatur pemerintah 5,33% serta yang bergejolak 10,3%.

Dibandingkan banyak negara, inflasi yang terjadi di Indonesia cenderung rendah. Sebab pemerintah mampu menahan kenaikan harga energi lewat subsidi sebesar Rp 520 triliun. Sehingga masyarakat tidak merasakan beban berat seperti yang dialami negara lain.

"Presiden sering sampaikan di berbagai kesempatan dibandingkan harga di berbagai negara setiap negara harga beda dengan harga internasional pasti mesti kasih subsidi," jelasnya.

Dengan demikian pemulihan ekonomi tetap bisa berlanjut pasca pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

"Kami akan kerja berdasarkan data dan cara melihat berbagai kemungkinan risiko yang terjadi dan kami siapkan langkah untuk tanganinya," pungkas Sri Mulyani.