PDIP, lanjut Hasto, merespons serius sejumlah kasus korupsi yang menjerat berbagai kalangan, termasuk kader partainya. Dia mencatat setidaknya sebanyak 253 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama kurun waktu 2010-2018

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto meminta Mardani H Maming yang kini jadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap kooperatif.

Maming merupakan kader PDIP yang pernah menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

"PDI-Perjuangan meminta agar yang bersangkutan kooperatif dan menaati hukum tanpa kecuali. Setiap warga negara, termasuk kader Partai wajib menjunjung tinggi hukum dan percaya pada sistem hukum yang berkeadilan," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (27/07/2022).

PDIP, lanjut Hasto, merespons serius sejumlah kasus korupsi yang menjerat berbagai kalangan, termasuk kader partainya. Dia mencatat setidaknya sebanyak 253 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama kurun waktu 2010-2018.

Dari jumlah itu, mereka umumnya merupakan kader parpol. Tindakan korupsi dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari gratifikasi, suap, hingga penggelapan pajak dan kejahatan korporasi yang merugikan negara.

"Berbagai bentuk pencegahan telah dilakukan, namun mengapa hal tersebut masih terus terjadi," urai Hasto.

Ditegaskannya, PDIP terus berbenah diri. Salah satunya dengan mewajibkan seluruh calon legislatif di Pemilu 2024 mengikuti kursus pemberantasan korupsi yang diadakan KPK.

Ia mengatakan pencegahan korupsi merupakan amanat reformasi yang mengikat seluruh warga negara.

Seperti diberitakan, Mardani Maming resmi ditetapkan sebagai buronan oleh KPK. Maming dinilai tidak kooperatif karena dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Pada Senin (25/07/2022), KPK pun gagal menjemput paksa Maming lantaran sedang tidak berada di apartemennya di Jakarta Pusat.

Adapun Maming diproses hukum oleh KPK lantaran diduga telah menerima Rp104 miliar terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.