Ia mengatakan pemblokiran dilakukan agar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) taat aturan.

Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R Abdullah pasang badan terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir sejumlah platform digital seperti PayPal hingga Steam.

Ia mengatakan pemblokiran dilakukan agar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) taat aturan.

"Yang pertama, saya mengapresiasi kepada para penyelenggara sistem elektronik yang sudah mendaftar. Artinya mereka taat terhadap regulasi yang ada," kata Taufiq.

Politikus PKB menyadari ada pihak yang khawatir dengan pendaftaran PSE itu. Salah satu kekhawatiran itu terkait data.

"Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada kekhawatiran terhadap pemberlakuan pendaftaran itu. Misalnya soal data, juga soal kekhawatiran terkena pemberlakuan UU ITE dan sebagainya. Tetapi dengan diumumkannya PSE yang dibekukan, saya berasumsi sangat sedikit yang belum taat hukum. Mudah-mudahan mereka segera bisa mendaftar begitu adanya," katanya.

Taufiq mengatakan pemblokiran PayPal hingga Steam itu memang tak mengenakkan. Namun, dia meminta agar PSE menaati aturan dengan melakukan pendaftaran ke Kominfo.

"Memang, pembekuan ini tidak mengenakkan. PSE tidak happy, pengguna platform tidak happy, dan mestinya pemerintah juga tidak happy. Apalagi para pengguna yang bahkan ada ketergantungan dari sisi pendapatan ekonomi," kata dia.

"Mereka menjadi terhambat dalam proses transaksi atau pembayaran-pembayaran, juga menjadikan terhenti pekerjaannya. Saran saya, pertama, para PSE agar taat regulasi," imbuhnya.

Selain itu, Taufiq juga meminta Kominfo untuk menggencarkan sosialisasi terkait pendaftaran PSE ini. Kominfo juga didorong menggencarkan informasi terkait manfaat dari pendaftaran itu.

"Yang kedua, Kemenkominfo perlu mengintensifkan sosialisasi, khususnya berkaitan regulasi yang diberlakukan kepada PSE, seperti manfaat pendaftaran dan konsekuensi-konsekuensinya. Ketiga, kebijakan positif ini mudah-mudahan akan direalisir dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, Taufiq mengatakan negara berhak mengatur terkait PSE itu. Pengaturan itu, kata Taufiq, demi melindungi masyarakat banyak.

"Prinsipnya, pendaftaran itu sebuah keniscayaan. Negara berhak mengatur mereka, terutama demi melindungi masyarakat dari banyak hal. Misalnya penyebaran informasi yang membahayakan seperti terorisme, perjudian, pornografi, hoax, penipuan dan sebagainya," katanya.

Diketahui, Kominfo.memblokir sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat (platform digital) mulai Sabtu, 30 Juli 2022.

Sejumlah platform digital yang mayoritas digunakan para gamer yakni Steam, Dota, Epic Games hingga Counter Striker tidak bisa diakses.

Pemblokiran platform digital tersebut  oleh Kominfo dengan dalih belum mendaftarkan diri setelah mendapat surat teguran.

Kewajiban pendaftaran ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.